Network
“Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/TUN/2022 tertanggal 29 September 2022 telah memberikan kepastian kekuatan hukum tetap (incrach), atas Kepengurusan IPHI hasil Muktamar VII Jakarta tanggal 12 Juni 2021 dengan AHU Nomor : AHU-0000.881.01.08 TAHUN 2021 tanggal 15 Juni 2021. Jadi putusannya sudah final dan berkekuatan hukum tetap,” kata Erman Suparno.
“Sekarang sudah jelas dan final. Kita ini yang legal. Mari, PW dan PD yang belum.gabung segera gabung, rapatkan barisan dan bersama-sama menjalankan program yang telah disusun PP IPHI,” terang Erman.
Dikatakan Erman, IPHI adalah organisasi independen yang beranggotakan semua haji seluruh Indonesia. IPHI bukanlah organisasi politik atau organisasi yang berafiliasi kepada politik tententu.
Dalam kesempatan itu Erman mengisahkan perjalanan sejarah organisasi IPHI dari kepengurusan awal hingga kepengurusan yang ia pimpin. Menurutnya, keberadaan IPHI harus dipertahankan dan dilestarikan. IPHI harus memberi manfaat dan kemaslatahan untuk umat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya berharap IPHI bisa terus membina umat dan ikut berpartisipasi dan pembangunan bangsa ini, tak terkecuali di Jawa Tengah. Namun yang tak kalah penting yakni semua anggota IPHI bisa menjaga kemabruran hajinya.
Baca Juga: Senator Abdul Kholik: Larangan Buka Puasa Kontraproduktif dengan Syiar Ramadan
“Ciri ciri haji mambrur itu antara lain suka menebar salam atau menjaga perdamaian dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya, peduli sosial dengan senang membantu yang kekurangan dan suka menjalin silaturahim dengam sesama,” kata Ganjar.
Sementara Bupati Karanganyar yang sekaligus Ketua IPHI Karanganyar Juliyatmono menyampaikan terima kasih kepada ketua umum PP IPHI yang telah hadir di Karanganyar.
