FPKS Karanganyar Katakan Tidak Etis, terkait Nama Bupati Juliatmono ada di Amplop Berisi Dana Bansos Baznas

- 22 Juli 2021, 17:00 WIB
Para pedagang kaki lima (PKL) secara bergiliran mengambil bantuan sosial dana zakat Baznas Karanganyar di aula Disdagnakertrans. (Portal Pekalongan)
Para pedagang kaki lima (PKL) secara bergiliran mengambil bantuan sosial dana zakat Baznas Karanganyar di aula Disdagnakertrans. (Portal Pekalongan) /

Portal Pekalongan - Anggota FPKS DPRD Karanganyar Rohadi Widodo menyatakan tidak etis, terkait nama Bupati Juliatmono yang ada di amplop bansos Baznas Rp300 ribu yang diberikan kepada PKL terdampak pandemi.

Tidak etis, adalah pernyataan dari Rohadi Widodo, anggota FPKS DPRD Karanganyar terkait nama Bupati Juliatmono yang ada di amplop bansos Baznas Rp300 ribu yang diberikan kepada PKL terdampak pandemi.

Saat dimintai komentar Rohadi Widodo, anggota FPKS DPRD Karanganyar menyatakan apapun sebetulnya kasus itu tidak etis. Sebab Baznas yang membantu dana bansos berupa zakat Rp300 ribu/PKL terdampak pandemi itu bukan di bawah struktur Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Baca Juga: Denny Darko Terawang Soal PPKM Darurat Selesai 25 Juli, Apa Hasilnya?

‘’Coba lihat. Baznas itu bukan di bawah Bupati. Jadi kalau ada tulisan Bupati apalagi dengan istrinya jelas tidak pada tempatnya. Kecuali bantuan itu dari pribadi Bupati atau uang pemerintah, itu bisa saja menggunakan amplop Bupati,’’ kata Rohadi Widodo.

Seharusnya lebih tepat jika bantuan dari Baznas, amplopnya juga bertuliskan Baznas. Perkara bupati yang menyerahkan, itu tidak masalah. "Lebih afdol jika Bupati didampingi pengurus Baznas dan Disdagnakertrans. Itu baik."

Jadi hanya masalah etika yang dilanggar? Jika dirunut lebih jauh Rohadi mengatakan, bisa juga itu penggelapan. Kan duit Baznas itu duit orang banyak, duit zakat.

"Sehingga kalau amplopnya bergambar Bupati, kan sama saja diaku duitnya Bupati. Apa iya Bupati zakatnya segitu untuk bansos 840 orang?" katanya.

Yang jelas Rohadi yang wakil ketua DPRD Karanganyar itu mengatakan, soal itu perlu klarifikasi agar lebih gamblang semuanya. "Sebab, jelas bahwa bantuan itu bukan duit pemerintah."

Halaman:

Editor: Ali A

Sumber: Portal Pekalongan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x