Network
PORTAL PEKALONGAN - Fenomena bisnis pakaian bekas impor telah lama berlangsung di Tanah Air. Tetapi belakangan ini pemerintah semakin ketat melakukan pelarangan impor pakaian bekas untuk di perdagangkan di Indonesia.
Alasannya, bisnis pakaian bekas impor bisa mengganggu ekonomi dalam negeri, khususnya dari sektor konveksi. Larangan tegas pemerintah ini menjadi pil pahit bagi para pengusaha pelaku impor pakaian bekas dari luar negeri.
Melalui operasi penegakkan hukuman gabungan Bareskrim Polri dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, telah disita ribuan ballpress pakaian bekas impor.
Pada Selasa 28 Maret 2023, pemerintah memusnahkan 7.363 ballpress pakaian bekas impor senilai Rp80 miliar. Pemusnahan dilakukan di Penimbunan Pabean (TPP) Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Blok DP-1 dan DP-1 A, Kawasan Industri Jababeka III, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.
Baca Juga: Ramai Oralit saat Puasa, Ini Penjelasan Ahli dan Perhatikan Hal Ini agar Cairan Terpenuhi
Hadir di lokasi antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkop UKM Teten Masduki, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Jampidum Kejagung.
"Dari arahan presiden, kita sudah beberapa kali, kemarin di Pekanbaru, Jawa Timur, hari ini 7.000 bal nilainya hampir Rp80 miliar," ungkap Zulkifli Hasan, dilansir Portalpekalongan.com dari Pmjnews.com, Rabu 29 Maret 2023.
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menambahkan, pemusnahan itu merupakan hasil penegakan hukum di tiga lokasi dengan barang bukti 7.363 ballpress pakaian bekas yang totalnya mencapai lebih dari Rp80 miliar.
"Yang dilakukan penindakan adalah gudang tempat penyimpanan pakaian bekas dalam jumlah besar, bukan toko-toko yang menjual pakaian bekas secara eceran," tuturnya.
