Network
PORTAL PEKALONGAN - Menjelang puasa Ramdahan 1445 H, nama pinjaman online seperti itu UKU mulai disebut-sebut masyarakat. Wajar, UKU adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang populer di Indonesia. UKU telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan nomor daftar S58/NB.213/2019. Dengan demikian, UKU merupakan pinjol legal yang aman untuk digunakan.
Sebagai pinjaman online apakah UKU ada debt collector? UKU adalah salah satu pinjaman online legal yang memiliki reputasi baik. Pinjaman online ini tidak memiliki DC lapangan dan memiliki proses pinjaman yang cepat dan mudah.
UKU juga menawarkan bunga yang kompetitif dan tenor yang panjang. UKU adalah pinjaman online legal yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan tenor yang panjang.
Baca Juga: Pinjaman Online Langsung Cair Apa Saja? Inilah Daftar Pinjol Aman Tanpa Ditolak
Tak bisa dimungkiri inovasi digitalisasi keuangan yang sedang populer masyarakat pada saat ini adalah Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) atau yang lebih dikenal dengan sebutan pinjaman online. Seiring dengan pertumbuhan industri fintech lending, ironisnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih terbilang di bawah rata rata nasional.
Dikutip dari website OJK, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan adanya 105 platform pinjaman online ilegal per Maret 2022, jumlah ini melengkapi data sejak tahun 2018, dimana SWI sudah menutup sebanyak total 3.889 pinjol Ilegal.
“Generasi muda harus melakukan penerapan dengan cermat sebelum melakukan proses pinjaman online agar terhindar dari jeratan pinjol ilegal dan memastikan kemampuan pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar," kata Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah.
Baca Juga: Mengecilkan Perut Buncit dengan Bersepeda: Solusi Sehat Tanpa Keluar Rumah
Direktur Utama BPR Gunung Ringgit Bayu Kurniawan menambahkan, hingga saat ini, kerjasama antara fintech lending UKU dengan BPR Gunung Ringgit terjalin lancar. "Hal ini membuktikan bahwa industri P2P lending mampu berkolaborasi dengan baik dengan Bank Pengkreditan Rakyat untuk mendorong tingkat inklusi keuangan."
