PORTAL PEKALONGAN - Ada beberapa kiat dalam pengelolaan Dana Desa agar masyarakat benar-benar bisa meningkat kesejahteraannya.
Dr Dewi Sulistianingsih SH MH, akademisi Unnes Semarang menyatakan pemerintah desa harus benar-benar serius dan kreatif dalam mengelola Dana Desa.
Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Desa Harjowinangun Barat, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang tersebut menegaskan bahwa kreativitas kepala desa dan aparatnya sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa.
"Pengelolaan Dana Desa harus partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sebab, tujuan dari dikucurkannya Dana Desa oleh pemerintah pusat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Baca Juga: Kunci Jawaban Latihan Soal OSN Bidang IPA SMP MTs: Tata Surya, Contoh Soal Sukses OSN 2022 Part 1
Sehingga, lanjut Dewi Sulistianingsih, dengan transparansi, melibatkan masyarakat, penuh kreativitas, dan bisa dipertanggungjawabkan maka akan tercipta good governance pada jalannya pemerintahan desa tersebut.
Dalam sambutannya di hadapan Kepala Desa Harjowinangun Barat Drs Mushonif MPd dan jajarannya, tokoh masyarakat, serta warga setempat, Kamis 9 Juni 2022, Dewi Sulistianingsih menegaskan setelah tercipta good governance maka goal dari pengucuran Dana Desa akan tercapai, yakni meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat.
Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Desa Harjowinangun Barat yang diketuai Dr Dewi Sulistianingsih SH MH tersebut beranggotakan sejumlah dosen dan mahasiswa Unnes. Yakni, Dr Pujiono SH MH, Dr Ristina Yudhanti Sh MHum, Arif Hidayat SHI MH, Mirza Aqiel Sajida, Dede Indraswara, dan Adine Alimah Maheswari.
"Jadi mengapa pengelolaan Dana Desa harus kreatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, tujuannya adalah agar bisa menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ingat kemauan atau usulan warga masyarakat menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pengelolaan Dana Desa."
Lebih jauh, Dewi Sulistianingsih menjelaskan tata kelola keuangan Dana Desa yang baik merupakan salah satu jalan untuk menuju good governance.
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi desa di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Materi Tema 1 Kelas 5 Mengenai Gerak pada Manusia dan Hewan
Dana Desa ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan Dana Desa membutuhkan adanya lembaga yang baik yang mengatur alokasi dana dan sistem pelaksanaan anggaran yang berpatokan pada aturan hukum.
Di atas segalanya, hal itu membutuhkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Prinsip utama negara yang kuat belum tentu desanya kuat tetapi desa yang kuat sudah pasti negaranya kuat.
"Sebab, desa yang kuat dan makmur menjadi akar dari negara yang kuat," ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan dana desa yang berpatokan pada prinsip good governance dapat diidentifikasikan yaitu melalui indikator: (1) Adakah tranparasi pengelolan dana desa; (2) Adanya tanggungjawab dari pelaksaan dana desa; (3) Adanya partisipasi terutama dari masyarakat; (4) Pengelolan dana desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.
Hal yang paling penting dalam pengelolaan dana desa yaitu perencanan yang baik, pelaksanaan dan penatausahaan yang sesuai dengan aturan hukum yang ada serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik.
Dia mengakui, alokasi Dana Desa memiliki persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya.
Sebab pengalokasian Dana Desa ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Desa (Kemendes).
Ketiga kementerian tersebut memiliki kewenangan masing-masing terkait desa baik dari sisi pembinaan penyelenggaraan pemerintahannya, pembangunan infrastrukturnya, serta pengalokasian dana desa tersebut dengan mengeluarkan produk kebijakan masing-masing.
Namun begitu, sulitnya koordinasi untuk mencapai titik temu di antara mereka, proses pengalokasian dan penyaluran dana desa harus dituangkan dalam sebuah surat keputusan bersama.
"Pada umumnya kendala dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban dimana masih menjadi masalah bagi beberapa desa," katanya.
Kepala Desa Harjowinangun Barat, Drs Mushonif MPd menyatakan, pengelolaan Dana Desa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan melalui media informasi masyarakat desa dalam transparasi anggaran yang ada di desa yaitu melalui Infografis Desa.
Baca Juga: Syekh Ali Jaber Ungkap Amalan Rutin yang Bisa Selamatkan Muslim dari Siksa Kubur
"Desa Harjowinangun Barat yang memiliki luas 109,75 ha, terdiri atas 2 RW dan 10 RT serta satu dukuh yaitu Dukuh Tempuran. Lahan seluas 15,275 ha merupakan pemukiman, 80,800 ha sawah dan irigasi teknis, 12,000 ha tanah kering, 24,522 ha Kas Desa/Tanah Bengkok, 1,250 ha untuk kompleks olahraga, 0,400 Ha untuk Perkantoran Pemdes, 1,500 ha untuk tempat pemakaman desa, 1,900 ha untuk bangunan sekolah dan 4,450 Ha untuk jalan," jelasnya.
Alokasi Dana Desa di Harjowinangun Barat memang tidak sebesar desa lain di Idonesia, namun tetap dilakukan secara konsisten berupaya menjaga akuntabilitas dan penuh transparansi.
"Pengelolaan Dana Desa di Harjowinangun Barat dilakukan secara hati-hati dan berpedoman pada regulasi yang terkait dengan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa," tegasnya.***