Network
PORTAL PEKALONGAN - Menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak diskusi perwakilan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Jawa Tengah dari unsur pakar, pekerja dan pengusaha.
Diskusi membahas penetapan UMP Provinsi Jawa Tengah itu berlangsung selama satu jam di rumah dinas gubernur, Kamis 10 Novemver 2022.
Dalam diskusi itu Ganjar banyak menerima dan mendengarkan masukan baik dari buruh maupun pengusaha. Keduanya masih punya pandangan masing-masing terkait dasar penetapan UMP.
Baca Juga: Kirab Obor Api Abadi Mrapen Grobogan dan Pawai Santri Nusantara Awali Pospenas IX 2022
“Intinya di tengah situasi yang belum seratus persen baik untuk seluruh perusahaan, maka dialog seperti ini menjadi penting agar saling memahami kondisi masing-masing agar keputusan upah itu betul-betul merepresentasikan kesepakatan,” kata Ganjar.
Dilansir Portalpekalongan.com dari siaran pers, Jumat 11 November 2022, diskusi itu dilakukan Ganjar untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat, sebelum pengumuman UMP pada 21 November mendatang.
“Minimal secara konseptual saya usulkan, UMP naik sekian di pusat dan diberikan catatan ini bisa diberlakukan kepada perusahaan dalam hal perusahaan yang seperti ini maka wajib mengikuti,” ujarnya.
Baca Juga: Momen Hari Pahlawan, Bertempur Tidak Hanya Niat Tapi Strategi Jitu Perjuangan Bermutu
Ganjar mengaku lebih setuju dengan kebijakan upah sektoral. Sehingga, penetapan upah bisa disesuaikan pada kondisi per industrinya.
