Network
PORTAL PEKALONGAN - Pemerintah meningkatkan subsidi angkutan barang untuk masyarakat dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
Tujuan pemerintah perlu meningkatkan subsidi angkutan barang adalah untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah itu.
Pemberian subsidi angkutan barang didasarkan PM Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan. Pemerintah Pusat dan atau pemda memberikan hal itu kepada (a) angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan (b) angkutan barang pada lintas tertentu (pasal 2).
Pasal 6 menyebutkan subsidi angkutan diberikan pada trayek tertentu berdasarkan (a) selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum atau (b) biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum, jika pendapatan diambil oleh pihak yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
Baca Juga: Untuk Tingkatkan Pelayanan, Subsidi Anggkutan Barang Perlu Ditambah
Dikutip Portalpekalongan.com dari Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, subsidi angkutan barang pada lintas tertentu harus memenuhi kriteria (a) menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan atau wilayah lainnya yang karena perimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani; (b) kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang; (c) mendorong pertumbuhan ekonomi; (d) sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku; (e) melayani perpindahan barang dan angkutan laut perintis, (f) melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan, (g) pemulihan daerah pasca bencana alam; dan (h) memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.
Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sejak 2020 memberikan subsidi angkutan barang dengan tiga lintasan. Tahun 2022 diselenggarakan pada 15 lintasan yang dilayani dengan 64 unit kendaraan.
Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ada 2 lintasan dengan 5 unit kendaraan, yakni Pelabuhan Malayahati – Meulaboh (560 km) dan Pelabuhan Malayahati – Blangbidang (96 km).
Pulau Natuna (Provinsi Kepulauan Riau) ada 6 lintasan dengan 16 unit kendaraan.
Baca Juga: Perayaan Halloween di Korsel Berakhir Tragedi, Sedikitnya 146 Korban Tewas
Kemudian di Pulau Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara) 1 lintasan dengan 8 unit kendaraan, yakni dari Pelabuhan Nunukan menuju Kota.
Kab. Mimika (Provinsi Papua) ada 5 lintasan dengan 15 unit kendaraan. Dan 1 lintasan dengan 30 unit kendaraan dari Pelabuhan Merauke (Kabupaten Merauke) menuju Tanah Merah (Kabupaten Boven Digul).
Realisasi kontrak tahun 2021 sebesar Rp 6,3 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 7,9 miliar di tahun 2021 dan Rp 10,5 miliar di tahun 2022.
Kendala
Kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah seringnya signal yang tidak stabil dikarenakan cuaca dan medan yang dilalui. Pada saat kondisi sudah ada sinyal, segera dilakukan update agar data dapat terekam kembali pada sistem pengawasan.
Baca Juga: Di Hadapan Pengurus PITI, Syafrudin: Mari Kita Hindari Sekat-Sekat!
Untuk muatan balik masih belum dimanfaatkan maksimal oleh Pemda setempat, kondisi saat ini kendaraan truk pengangkut barang Tol Laut hanya mengantar, untuk baliknya muatan kosong.
Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, agar dapat memaksimalkan muatan balik yang kosong dengan hasil bumi pada daerah setempat.
Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran untuk tahun 2022, sehingga mengakibatkan tidak dapat terlayaninya subsidi angkutan barang perintis sampai akhir tahun anggaran berakhir.
Mengusulkan penambahan anggaran subsidi angkutan barang perintis, agar pelaksanaannya pada tahun ini dapat terlayani hingga akhir tahun anggaran.
Mengurangi kelebihan muatan dan dimensi
Pemberian subsidi angkutan barang tidak hanya bisa diberikan pada moda truk, tetapi dapat diberikan pada angkutan barang yang menggunakan moda kereta api.
Selama ini andalan mengangkut logistik adalah jalan raya. Sementara keberadaan jalan rel yang sudah double track belum dapat dioptimalkan.
Di moda kereta ada double handling selain masih dikenakan PPN 10 persen dan skema TAC ( track access charge) yang membuat biaya menggunakan kereta mahal ketimbang menggunakan jalan raya.
Baca Juga: Sinopsis Under The Queen's Umbrella,Drakor Terbaru Perjuangan Ratu demi Pangerannya diantara Anak Selir Raja
PSO ( public service obligation) angkutan barang untuk moda kereta diperlukan seperti halnya di darat sudah ada subsidi angkutan barang.
Perjalanan angkutan barang dengan moda darat, akan efieien dan efektif untuk jangkauan perjalanan maksimal 500 km supaya tidak terjadi kendaraan yang kelebihan dimensi dan muatan ( over dimension and over load/ODOL).
Lebih hemat anggaran memberikan PSO angkutan barang ketimbang kerusakan jalan di pantura Jawa tidak pernah selesai.***
