Network
"Pemahaman tersebut bukanlah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Melainkan untuk menjadi pegangan agar pewarta warga dapat terhindar dari penyebaran hoax dan ujaran kebencian (hate speech), sekaligus terhindar dari kasus hukum. Sehingga kehadiran pewarta warga dapat mencerahkan masyarakat melalui informasi yang diterimanya. Bukan justru malah menyesatkan masyarakat," jelas Bamsoet.
Dia menambahkan, pewarta warga yang berkualitas dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan daerah, hingga penyelenggara pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing. Misalnya dengan menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa untuk memastikan dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh para penyelenggara negara.
Baca Juga: Haji Pintar Indonesia Mendapat Penghargaan Aplikasi Haji Terbaik dari Pemerintah Arab Saudi
"Mengingat dalam APBN 2023, pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota. Besarnya jumlah Dana Desa tersebut harus dipastikan bisa memberikan efek bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Bamsoet.***
