PORTAL PEKALONGAN – Tahun 2024 yang menjadi tahun politik berpotensi memunculkan media-media partisan. Karena itu, dibutuhkan sikap kritis menyiasati segala bentuk informasi dari media sosial (medsos) ataupun media arus utama atau media mainstrim.
Selain itu, tahun politik juga menjadi momen bagi pers untuk menjadi penjaga demokrasi, karena sesungguhnya masyarakat butuh edukasi media seperti apa yang netral.
Hal tersebut merupakan poin penting dalam Dialog Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 bertajuk "Pers dan Peran Menjaga Demokrasi Menujun Tahun Politik 2024" yang digelar di Auditorium RRI Semarang, Kamis 9 Maret 2023.
Baca Juga: Mentan SYL Dampingi Presiden Memulai Panen Raya Nusantara dari Kebumen
Dialog yang dipandu Silvi Ansori itu menghadirkan narasumber pengamat komunikasi dan akademisi Undip, Dr Turnomo Rahardjo, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS, dan Kaprodi Ilkom UKSW Salatiga Ester Krisnawati SSos MIkom.
Turnomo mengatakan, saat ini derasnya informasi dari medsos tak bisa dibendung lagi. Yang membedakan medsos dengan media arus utama adalah, medsos sudah tak memiliki disiplin verifikasi dan tanpa sikap tabayyun atau klarifikasi.
Pada tahun politik, kata dia, akan memunculkan berbagai realitas, di antaranya kuatnya medsos sebagai alat penyampai informasi, juga munculnya media penyiaran yang cenderung partisan karena faktor kepentingan-kepentingan politik oleh pemiliknya.
"Saya kira butuh sikap-sikap kritis, check and recheck dari masyarakat terhadap gempuran informasi dari medsos ataupun media arus utama. Bahkan, kita lihat, media penyiaran, sudah muncul sikap partisan mulai dari berita hingga running text. Di sini, saya kira pers harus mampu menjadi penyampai informasi yang berimbang," kata Turnomo.
Amir Machmud NS menandaskan, pertanyaan mendasar pada tahun politik, apakah pers bisa menjaga demokrasi. Atau jangan-jangan pers yang justru harus dijaga.
"Karena memang gejala-gejala atau fenomena yang saat ini terjadi sedang bias, yang ditandai dalam praksis dan orientasi berjurnalistik jauh dari nilai-nilai jurnalistik itu sendiri," kata penulis buku, penyair, dan dosen itu.
Amir menyebut UU Pers memiliki substansi memberikan edukasi, kontrol sosial, dibingkai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karena itu, dia meminta KEJ dijadikan semacam ekspresi yang keluar dari pori-pori kulit kewartawanan.
"Yang perlu dikhawatirkan adalah polarisisasi yang memicu timbulnya dikotomi-dikotomi, misalnya ini Pancasila, ini nggak, ini nasionalis yang sana tidak, dikotomi gender, dan lain-lain. Pers bisa meredam ini, jangan sampai sekeliling kita dibanjiri info-info yang membahayakan keberagaman. Makanya salah satu subtema kami pada HPN tahun ini adalah 'Wartawan Cerdas, Media Waras'," ujarnya.
Konvergensi dan Kolaborasi
Amir juga menegaskan, saat ini media arus utama tak bisa menjauhkan diri dari medsos. Karena itu, menyesuaikan zamannya, media mainstraim harus melakukan konvergensi dan kolaborasi dengan medsos seperti yang disarankan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP MTs Halaman 178 Kurikulum Merdeka:Surat Pribadi
Narasumber ketiga, Ester, menyebutkan bahwa saat ini butuh media-media netral yang mampu mengedukasi masyarakat. Meskipun belum masa kampanye, ada baiknya masyarakat bisa diedukasi tentang partai-partai politik, bukan hanya satu sisi.
Dengan begitu, lanjutnya, pada saat tahun politik 2024, masyarakat bisa siap dan mampu bersikap cerdas menghadapi arus informasi.
"Kita masih bisa berharap kepada media-media penyiaran yang pemiliknya murni pengusaha untuk menyuarakan informasi yang netral," tambahnya.
Dialog yang disiarkan langsung oleh RRI Semarang dan kanal Youtube tersebut merupakan hasil kerja sama antara PWI Jateng, Dinas Kominfo Jawa Tengah, dan RRI.
Hadir dalam acara itu, Sekretaris Diskomnfo Hermoyo Widodo, Kepala Stasiun RRI Danang Prabowo, dan 200 mahasiswa dari Undip, Universitas Semarang, Udinus, Unissula, UIN Walisongo, UKSW, dan Universitas Ngudi Waluyo.
Sementara itu, Kadinas Kominfo Jateng Riena Retnaningrum dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Hermoyo mengatakan, pada 2024 masyarakat dihadapkan pada dua pesta demokrasi, yakni Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah.
Terlepas dari polemik soal penundaan pemilu yang belakangan ini bergulir, masyarakat tetap harus bersiap menghadapinya.
Dalam hal ini, kata Riena, tentu pers memegang peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi.
Baca Juga: Optimalisasi Anggaran untuk Perbaikan Jalan Rusak, Ganjar: Kalau Perlu Habiskan Sekarang!
Pers berperan memelihara dinamika politik yang berkeadaban dan menjaga pola hubungan antarmasyarakat.
"Tak dimungkiri, pemilu menjadi zona rawan konflik. Peran media yang sangat strategis membuat para pemangku kepentingan akan mencari media massa. Mereka yang semula mungkin tidak peduli dengan keberadaan wartawan, mendadak mencari para insan pers untuk menyampaikan tujuannya dan berharap pers bisa menggiring opini masyarakat sesuai dengan yang diinginkan," bebernya.
Dalam kondisi seperti itu, lanjutnya, peran insan pers seolah-olah diuji. Namun sudah seharusnya media massa menunjukkan profesionalitas dalam menjaga demokrasi, tegak lurus dalam prinsip keseimbangan, proporsional, dan independen, meski iming-iming materi di depan mata.
Dialog HPN di RRI itu merupakan penutup dari seluruh rangkaian kegiatan HPN 2023 yang dilaksanakan oleh PWI Jateng dengan mengusung tiga subtema, yaitu "Goes to Campus", "Pers Edukatif di Tahun Politik", dan "Wartawan Cerdas Media Waras".
Saat memberikan sambutan, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung agenda HPN yang memadukan alam akademis dan alam praksis. ***