Begitu juga masalah pendidikan. Banyak diskriminasi pendidikan dalam aturan perundang-undangan. Utamanya di swasta. Porsinya sama meski sudah disertifikasi, tapi pendapatannya beda. Gedung pendidikan negeri terus dibangun, yang swasta gedungnya memprihatinkan.
“Di bidang ekonomi juga memprihatinkan. Ekonominya kerakyatan. Realisasinya yang kuat terus mendominasi. Saya sebenarnya secara pribadi kurang setuju adanya Indomart atau Alfamart hingga di desa. Seharusnya ya di tingkat kabupaten sajalah agar ekonomi mikro membaik,” katanya.***