Network
PORTALPEKALONGAN.COM - SEMARANG - Sejak Januari hingga November 2023, Jateng mengekspor 57 ton 'emas putih' ke Singapura, Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Makao, Kanada, dan Amerika Serikat (AS).
"Emas putih" yang dimaksud adalah sarang burung walet atau SBW. Nilai ekonomis dari ekspor 57 ton 'emas putih' atau SBW asal Jateng itu mencapai Rp1,6 triliun.
"Berdasarkan sistem data Iqfast, Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah berhasil memfasilitasi SBW asal Jateng dengan mematuhi persyaratan ekspor sehingga meningkat signifikan di pasar global dengan menerbitkan 545 kali sertifikat kesehatan," kata Turhadi Noerachman, Pejabat Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Desember 2023.
Baca Juga: Heboh Pembakaran Bendera Merah Putih di Depok, Polisi Identifikasi Pelaku dari Foto dan Rekaman CCTV
Angka ekspor tersebut di atas berarti sebuah peningkatan sebanyak 42,5 % dibanding periode yang sama di tahun 2022. Di mana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah menfasilitasi ekspor 40 ton SBW dengan nilai ekonomi Rp1 triliun dan menerbitkan 363 kali sertifikat kesehatan.
"Tren permintaan SBW asal Jawa Tengah di pasar global menunjukkan tren positif , meningkat 42,5% pada tahun 2023, dibandingkan tahun 2022. Hal ini patut kita syukuri karena SBW yang juga dikenal sebagai emas putih merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis tinggi," Ungkap Turhadi Noerachman.
Baca Juga: 30 Soal Sumatif Beserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka
Menurut Turhadi meningkatnya permintaan pasar 'emas putih' atau sarang burung walet atau SBW asal Jawa Tengah, selama ini pihaknya rutin memberikan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap serangkaian pemrosesan SBW hingga ekspor untuk menjamin kesehatan SBW sesuai dengan persyaratan negara tujuan.
Dikatakan Turhadi, salah satu proses penjaminan kesehatan SBW adalah dengan proses ketelusuran dari hulu sampai hilir. Proses ketelusuran ini terus dikembangkan guna memperkuat jaminan Kesehatan.
"Selain pemeriksaan fisik dan dokumen, wajib memenuhi persyaratan karantina dan standar keamanan pangan negara tujuan ekspor."
