Network
Hal itu sejalan dengan pemikiran Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Komisariat Banjarnegara, Heni Purwono yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya para akademisi, ilmuwan yang ada dalam TACB jangan menjadi menara gading yang keilmuannya tidak terjangkau oleh masyarakat awam.
"Saya rasa TACB juga harus punya kompetensi tambahan selain inklusif dengan masyarakat juga harus komunikatif. (TACB harus bisa) memanfaatkan media massa dalam mendiseminasikan hasil kajian tentang cagar budaya. Hal ini agar masyarakat tercerahkan dan tahu prosesnya, tidak ujug-ujug sesuatu ditetapkan sebagai cagar budaya tanpa masyarakat tahu narasinya," jelas Heni.
Baca Juga: Inilah Karomah Sunan Gresik: Bisa Menurunkan Hujan saat Musim Kemarau Berkepanjangan
Hal senada diungkapkan Yudi Brahma peserta dari Kabupaten Belitung Timur. Ia mengungkapkan, cagar budaya yang tidak berada di tempat aslinya merugikan daerah asal cagar budaya tersebut.
"Misalnya yupa dan juga mahkota raja Kutai Kartanegara, masyarakat tahu kalau yupa yang ada di sana palsu. Yang asli ada di Museum Nasional. Hal seperti itu tentu sangat merugikan daerah karena daya tarik wisata cagar budaya di tempat aslinya menjadi kurang. Cagar budaya tiruannya tidak membawa kemanfaatan yang banyak" ujar Yudi.
Acara Pembekalan Sertifikasi TACB ini akan menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang bisa menilai sebuah bangunan akan masuk Cagar Budaya yang harus dilindungi atau tidak. Tim ini akan bekerja baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Tugas TACB cukup penting dalam memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. Serta jika setiap ada temuan benda-benda yang dicurigai sebagai cagar budaya bisa segera dikaji dan diusulkan untuk ditetapkan apakah masuk dalam kriteria cagar budaya. ***
