Network
PORTAL PEKALONGAN - Simpang siur soal kabar OTT KPK (Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) atas Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bak jamur di musim penghujan di medsos.
Ada informasi, sejumlah ruangan di Kantor Bupati Pemalang disegel KPK.
Kabar OTT KPK terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Agustus 2022 malam.
Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini.
Baca Juga: Perusahaan Ini Tawari Gaji Ojek Online Rp10 Juta Per Bulan, Ada yang Mau Gabung?
Sebab ia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.
"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang.
Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.
Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi.
Di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.
Penekanannya adalah kontrol diri pada individu.
"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," tegas Ganjar.
Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng.
Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
"Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," tandasnya.
Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
"Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan ususlan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tandasnya.
Sebagai tambahan, informasi OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi Kamis (11/8) malam. Diberitakan, Mukti Agung Wibowo terjerat OTT di Gedung DPR, Jakarta. Selain dia, KPK juga mengamankan puluhan orang lain. KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum parapihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Baca Juga: Latihan Soal Tes Sumatif IPA Kelas 7 SMP, Kurikulum Merdeka: Alat-alat dalam Laboratorium IPA Part 3
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mendapatkan informasi tersebut namun ia menegaskan hal itu sebagai peringatan.
Dia menunggu perkembangan (kabar OTT KPK atas Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo).
Kepada wartawan saat Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang, Kamis 11 Agustus 2022, Ganjar menjelaskan bahwa dia selalu mengingatkan, kerja sama kita dengan para penegak hukum dan KPK sudah terlalu sering.
Terbukti KPK sudah berkali-kali melakukan edukasi dan sosialisasi.
KPK, menurut Ganjar menyampaikan, mengingatkan, dan kadang-kadang datang memberikan edukasi komunikasi.
Kadang Ganjar menganggap bahwa sosialisasi KPK itu sebuah kode sebenarnya.
Hati-hati ya di Jateng. Umpama ada jual beli jabatan. Di Jateng ada yang main proyek.
Pemprov Jateng, kata Ganjar, sempat mendampingi ke Pemalang terkait sekdanya yang terjerat kasus hukum korupsi proyek jalan yang ditangani Polda Jateng.
Baca Juga: Latihan Soal Tes Sumatif IPA Kelas 7 SMP, Kurikulum Merdeka: Alat-alat dalam Laboratorium IPA Part 2
Ada informasi, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ditangkap KPK saat keluar gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.
Yang pasti di medsos beredar foto Kantor Bupati Pemalang dan Disperindagkop Pemalang disegel KPK, Kamis 11 Agustus 2022.
Segel tertempel di depan pintu tertulis Kamis 11-08-2022.
Dikabarkan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang.
Rabu sore, 10 Agustus 2022, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang.
Pelantikan itu untuk mengisi kekosongan jabatan usai Sekda sebelumnya, yakni Mohammad Arifin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan pengisian kekosongan jabatan Sekda tersebut sangat penting dilakukan karena tugas dan wewenang Sekda sangat menentukan jalannya organisasi pemerintahan.
Bupati juga mengingatkan kepada semua jajarannya untuk menghindari perilaku korupsi.
"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan. Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ungkap Bupati Mukti Agung Wibowo usai acara pelantikan.
Baca Juga: Latihan Soal Tes Sumatif IPA Kelas 7 SMP, Kurikulum Merdeka: Alat-alat dalam Laboratorium IPA Part 1
Sebagaimana diketahui, Selasa 19 Juli 2022, Polda Jateng melalui Dirreskrimsus Kombes Pol Johanson Simamora mengumumkan penetapan Sekda Pemalang Mohammad Arifin sebagai tersangka dalam kasus pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.
Dari hasil penyelidikan diketahui, Mohammad Arifin yang saat itu menjabat sebagai Kepala DPU Kabupaten Pemalang meminta agar pencairan proyek pembangunan jalan sebanyak 100 persen. Padahal progres pembangunan baru 73 persen.
"Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh MA yang sekarang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pemalang yaitu pencairan 100 persen dari paket 1 dan 2 yang sebenarnya pekerjaan masih 73 persen dan penyerahan uang Rp 500 juta kepada PT Aska padahal bukan yang pemenang proyek," ujar Johanson.
Ia menyebut kasus proyek pengadaan jalan sebesar Rp 6.579.000.000 menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1.055.000.000.***
