Network
Stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo, menyatakan bahwa pers punya andil besar dalam masa Kemerdekaan, dan saat kini kita butuh narasi kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Pada sisi kain, kampus di Indonesia harus menjadi tempat pembangunan peradaban baru bangsa Indonesia. Pakar komunikasi politik ini menilai, kampus harus membangun masyarakat yang memiliki logos (logika), ethos (etika), dan pathos (jiwa).
Di bagian lain, Rektor USM Supari menilai, sebagai pusat pemikiran, kampus, termasuk USM, sesungguhnya punya peran penting dalam merawat nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai itu, saya mengambil dari singkatan 'PBNU', yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Menurut Supari, USM sendiri sudah memiliki statuta bahwa salah satu visinya adalah mencetak generasi yang memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan. Di Kampus Merdeka ini, bahkan ada UKM bernama UKM Pengawal Ideologi Bangsa (PIB).
''Kami menyiapkan mahasiswa yang menguasai teknologi di era revolusi industri 4.0 dan membentuk karaktar Pancasila melalui UKM PIB. Saya mengajak mahasiswa untuk lebih mengedepankan spirit kebangsaan, ketimbang ke personal. Jadikan keberagaman di Indonesia sebagai keindahan, keunggulan, dan keberkahan,'' tandasnya.
Para pembicara lainnya, Katib Syuriah PBNU, KH Abu Yazid Al Busthomi, menyatakan bicara soal kampus kebangsaan adalah bicara soal elemen-elemen kebangsaan. NU sendiri memiliki komitmen kebangsaan yang terbangun dari empat pilar, yaitu komitmen terhadap NKRI yang merupakan harga mati, menerima kebhinekaan sebagai keniscayaan, Pancasila yang diterima elemen bangsa, dan UUD 1945.
''Pancasila adalah dasar negara yang bisa diterima semua elemen bangsa kita. Ini dasar yang diambilkan dari nilai-nilai budaya kita yang diterima oleh semua agama, dan menjadi konsesi para pendiri bangsa. Jika kemudian jika ada perselisihan karena kebhinnekaan, kita sudah punya pegangan yaitu UUD yang juga membantu mewujudkan cita-cita bersama dalam Rumah Indonesia,'' bebernya.
KH Tafsir, Ketua DPW Muhammadiyah Jateng menyatakan saat ini masyarakat tergempur oleh media sosial yang rentan mengganggu kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sendiri sudah meluncurkan apa yang disebut 'Fikih (aturan) Bermedia Sosial'.
