PORTAL PEKALONGAN - Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditugasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bagamana gambaran tugas baru yang diemban Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest) tersebut?
Pemberian jabatan baru tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Dengan tugas barunya itu, Luhut Binsar Pandjaitan akan mengoordinasikan semua lembaga terkait agar percepatan investasi di IKN berjalan lebih efisien.
"Tim 'task force' khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengoordinir 'interdept' dan juga semua lembaga yang terkait," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 15 Mei 2023.
Baca Juga: Ada Penambahan Kuota Haji, Kemenag Perpanjang Pelunasan Bipih 1444 H hingga 19 Mei 2023
Adapun lembaga terkait yang dimaksud meliputi berbagai kementerian dan lembaga negara lainnya yang terkait dengan pembangunan IKN. Terkait dengan investasi di IKN, semua lembaga tersebut akan dikoordinasikan oleh Ketua Satgas Percepatan Investasi tersebut.
"Sehingga, proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi," ujar Bambang.
Pada saat yang sama, selain menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN, Jokowi juga memerintahkan Otorita IKN untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus.
Baca Juga: PN Jakpus Kabulkan Penahanan Mantan Wakabareskrim Polri Johny M Samosir, Beri Jamiman Rp100 Juta
Adapun Satgas khusus tersebut akan bertugas khusus untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan di IKN. Hal itu dilakukan untuk memudahkan investor dalam menanamkan modal di IKN.
Clean and Clear
Bambang Susantono juga menjelaskan, satgas khusus tersebut akan memastikan tanah yang akan ditawarkan kepada investor harus berstatus "clean and clear".
"Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya," jelas Bambang.
Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada 209 nota kesepahaman atau "Letter of Intent (LoI)" yang diajukan oleh para investor kepada Otorita IKN.
Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Final Sepakbola SEA Games 2023 Indonesia vs Thailand Hari Ini
Dari 209 LoI tersebut, 36 di antaranya sudah ditandatangani dalam bentuk perjanjian "non disclosure agreement", dengan pembicaraan yang sudah lebih terperinci karena ada pertukaran data.
Dalam beberapa bulan mendatang, Bambang mengaku akan mengumumkan sejumlah proyek di IKN yang sudah matang dari pelaku usaha atau pembiayaan non-APBN.
"Di situ misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya yang ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua tim untuk membuat satu ekosistem," tutur Bambang Susantono.
Baca Juga: Siapa Pemenang Indonesian Idol 2023, Kamu Pilih Nabila atau Salma? Tunggu Pengumumannya
Pada tahap pertama pembangunan IKN pada 2024, menurut Bambang, akan difokuskan untuk mewujudkan satu ekosistem utuh yang terdiri atas sejumlah fasilitas yang terbangun.
Dia mencontohkan, sejumlah fasilitas terstruktur itu misalnya fasilitas infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung perkantoran, hingga pusat perbelanjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Selain itu, pembangunan IKN juga akan terus berlanjut tanpa terpengaruh tahun politik, yaitu Pemilu 204.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.
"(Pembangunan IKN) Lanjut, bagi saya tak ada urusan (dengan Pemilu 2024)," ujarnya, Jumat 28 April 2023.
Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan IKN tetap bergulir secara normal, juga disampaikan kepada pihak investor-investor.
Menurutnya, pembangunan IKN tetap bergulir di tengah banyaknya pro-kontra di masyarakat. Saat ini sudah memasuki pembangunan fisik seperti infrastruktur.
Baca Juga: Medali Alan Kumaseh Antarkan Indonesia Juara Umum Esports di SEA Games 2023 Kamboja
"Dari dulu gitu kan (banyak pro-kontra), tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI)," ucapnya.
"Lewat saya sudah beberapa 'LoI' kita serahkan ke Otorita," tutur Basuki Hadimuljono menambahkan.
Menurutnya, pembangunan IKN sudah ada dasar hukumnya sehingga para investor seharusnya tidak ragu-ragu berinvestasi di IKN. Peta rencana detail tata ruang dan tata guna lahan IKN di Kalimantan Timur telah diungkap oleh Kementerian PUPR.
Dalam peta IKN, Kementerian PUPR memperlihatkan kawasan inti pusat pemerintah yang memiliki cakupan seluas 6.600 hektare. Sedangkan kenyataannya, pencapaian rata-rata pembangunan fisik IKN telah mencapai 25 persen hingga awal April 2023.***