IKN Baru dan Lingkup Kehidupan, Muhammad Jordine Harpian: Terkhusus Deforestasi

Oleh: Muhammad Jordine Harpian*)

PORTAL PEKALONGAN - Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.

Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono serta pejabat lainnya meninjau miniatur Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis 23 Februari 2023.

Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024 (Ayundari, 2022).

Baca Juga: Tabungan di Bank Konvensional Habis Tergerus Inflasi, Cermati Solusi

Alasan perpindahan Ibu Kota Negara didasari oleh beberapa faktor internal dari Jakarta sendiri dan juga peluang yang ada di Kalimantan Timur, dipilihnya lokasi tersebut sebagai Ibu Kota Negara baru karena dinilai memiliki risiko bencana paling rendah.

Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah Indonesia, dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah, karena lahan yang ditawarkan adalah lahan milik negara seluas 180 ribu hektare.