PORTALPEKALONGAN.COM - Djoko Setijowarno selaku pakar transportasi Indonesia menyampaikan, PT TMJ bersama Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Melakukan operasi gabungan ODOL di Jalan Tol Semarang - Solo. Pada Rabu 27 September 2023. Di mana dalam pelaksanaan operasi yang dilakukan telah terjaring 141 kendaraan.
Baca Juga: Terungkap! Viral Video Polantas Pungli saat Tilang Pengemudi Mobil, Ternyata Faktanya di Luar Dugaan
Dalam faktanya, hasil dari operasi gabungan tersebut, Dari 141 KR bermuatan yang berhasil terjaring, secara terperinci sebanyak 40 KR memiliki beban melebihi kapasitas yang diijinkan, 2 KR tidak dilengkapi surat dan dokumen dan 99 KR yang terjaring dinyatakan tidak melanggar aturan.
Sementara itu, Prajudi Direktur Utama PT Trans Marga Jateng mengatakan, "Tujuan dari operasi ODOL ini adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan fatalitas di Jalan Tol Semarang-Solo, meminimalisir kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan ODOL dan menerapkan komitmen PT TMJ menuju Zero ODOL Tahun 2023," ujarnya
Diketahui, pelaksanaan operasi gabungan Over Dimension Over Load (ODOL) yang digelar pada hari Rabu 2 September 2023 tersebut, dilakukan oleh PT Trans Marga Jateng selaku pengelola Ruas Jalan Tol Semarang-Solo bersama Satuan Patroli Jalan Raya (Sat-PJR) Jawa Tengah (Jateng) IB, Dinas Perhubungan Jateng, Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jateng & DIY dan Sub Detasemen Polisi Militer (Denpom) 433, di Jalan Tol Semarang-Solo..
Iptu Dimas Arief selaku Kasubnit PJR Jateng 1B Tol Banyumanik menegaskan pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas, "Melalui operasi ODOL ini, kami berharap masyarakat akan semakin memahami dan mematuhi aturan mengenai muatan kendaraan. Pelanggaran aturan ini bukan hanya berisiko merusak jalan tol, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya," imbuhnya. Lebih lanjut Dimas Arief menyebutkan, “Sebagai aparat penegak hukum, tugas kami adalah memastikan bahwa setiap pengendara mematuhi peraturan demi keamanan dan kenyamanan bersama," tutupnya.
Baca Juga: Inflasi Bulan September 2023 Jateng 0,41 Persen, Semarang dan Surakarta Tertinggi
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tersebut menyatakan bahwa Operasi truk-truk atau kendaraan over dimention over loaded (ODOL) yang dilakukan PT TMJ Bersama Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Jalan Tol Semarang - Solo adalah aksi positif sebaiknya dilakukan secara terus menerus.
Kepada redaksi, Senin, 2 Oktober 2023, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang itu menyatakan bahwa operasi truk ODOL di jalan tol, cukup bagus untuk menolong pengemudi truk yang sering dijadikan tersangka bila terjadi kecelakaan angkutan barang.
"Sebenarnya, penyelesaian permasalahan truk ODOL itu cukup rumit dan ruwet. Artinya penyelesaiannya tidak hanya dilakukan dengan cara operasi atau sidak, namun dalam skala besar banyak hal yang harus dibereskan," tegas pakar transportasi Indonesia yang tinggal di Semarang itu.
Menurut Djoko Setijowarno, ada sekitar 10 kementerian lembaga yang terlibat dalam penyelengaraan angkutan barang. Selain Kementerian Perhubungan, PUPR, kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
"Saat ini, 80 persen truk tidak punya kir, karena bagi pengusaha truk, tidak ada bedanya antara melaksanakan kir atau tidak. Saat ini sebenarnya biaya kir itu murah, tidak mahal. Namun dalam praktiknya sejumlah Dinas Perhubungan di daerah yang memberikan tarif kir tidak sesuai ketentuan. Artinya, dicari kesalahan-kesalahan, sehingga harus membayar mahal puluhan kali lipat dari pada mestinya."
Baca Juga: Dugaan Korupsi di Kementan, KPK Peringatkan Jangan Ganggu Penyidikan dan Penghilangan Barang Bukti
Hal itu oleh pengusaha dianggap mengganggu. Maka sebagian besar pengusaha angkutan (pemilik truk) tidak mau melakukan kir.
Terlebih tarif kir di daerah juga tidak seragam. Ditambah lagi tunjangan fungsional petugas kir itu terlalu kecil.
"Kalau tidak salah sekitar Rp200.000/bulan peratutran Meneteri Keuangan Tahun 2006. Ya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tunjangan fungsional 20 tahun tidak naik. Setiap 2 tahun tarif tol naik. Para petugas itu tidak ada yang memperhatikan," tegasnya.
menurut aturan, pada tahun 2024, uji kir gratis, tidak ditarik biaya. Namun beberapa daerah minta Organda untuk memberikan kesejahteraan kepada petugas uji kir.
"Artinya pengusaha yang tergabung dalam Organda terbebani. Ini Nggak benar."
Dia menambahkan, saat ini, 50 persen lebih angkutan barang (logistik), hasil pemantauan MTI, dibekingi aparat penegak hukum.
"Mulai dari pangkat rendah hingga pangkat tertinggi," tandasnya.
Dan itu biaya juga untuk pengusaha angkutan. Yang ujung-ujungnya mengurangi atau mengabaikan keselematan. Perawatan angkutan barang menjadi kurang dll.
Sehingga mengurangi gaji sopir. Rerata gaji truk Indonesia hanya Rp100.000/hari. Padahal sehari-hari mereka berada di jalan raya mempertaruhkan nyawa, dan jauh dari keluarga (jarang pulang).
"Saat ini susah mencari sopir truk yang benar-benar profesional (memiliki SIM B2 Umum)."
Banyak sopir truk, kata dia, alih profesi. Menjadi sopir taksi atau sopir grab misalnya.
"Mungkin pendapatannya tidak melebihi sopir truk, atau sama dengan sopir truk, atau sedikit lebih rendah dari sopir truk, tapi mereka memilih itu, karena setidaknya mereka tiap hari bersama keluarga. Istri dan anak-anaknya."
Makanya kejadian di pintu tol Bawen Semarang, ternyata sopir truk-nya hanya memiliki SIM A.
"Itu artinya menunjukkan bahwa Indonesia krisis sopir truk," ujarnya.
Djoko juga menyayangkan hingga saat ini Pemerintah Indonesia juga tidak menetapkan upah standar minimum bagi sopir truk.
"Padahal sopir truk itu ujung tombak angkutan logistik Indonesia. Tapi negara ini tidak pernah memikirkan kesejahteraan sopir truk. Saat Lebaran tiba, yang dapat sembako itu para driver ojol. Belum pernah pemerintah memberikan bantuan sembako Lebaran kepada para sopir truk."
Belum lagi istirahatnya di rest area rest area yang kondisinya ala kadarnya. Hingga saat ini pemeritah tidak punya yang namanya terminal angkutan barang. Yang ada adalah pangkalan-pangkalan truk yang menyelenggarakan itu adalah pihak swasta, atau masyarakat umum.
Pemerintah juga dianggap Djoko abai karena tidak penyediakan terminal angkutan barang. Pemerintah hanya punya dua terminal angkutan barang. Yakni di perbatasan PLTN Etikong dan PLTN Sekau. Yang sebenarnya tidak optimal fungsinya.
"Belum lagi pungli yang masih berjalan, keberadaan para preman di jalan dan itu membebani sopir truk. Beberapa kali pemerintah mau menertibkan truk ODOL, tapi selalu ditolak oleh asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), dengan alasan antara lain inflasi. Padahal dampaknya, setiap hari terjadi kecelakaann truk," katanya.
Kejadian di Bawen Kabupaten Semarang itu heboh karena ada CCTV yang merekam. Sehingga saat dishare di medsos, menjadi heboh atau viral. Padahal banyak kejadian serupa di tempat lain. Hanya karena tidak terekam CCTV maka tidak viral atau tidak seheboh kejadian di depan exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang.
"Sekarang ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat untuk angkutan barang
Banyak hal yang harus dibenahi dengan carut-marutnya penyelenggaran angkutan barang di Indonesia.
Logistic Performance Index (LPI) Indonesia tidak pernah naik, cenderung menurun. Banyak hal di sektor logistik ini yang tidak pernah dibahas secara riil. kasus kecelakaan di Bawen itu menunjukkan abhawa sekarang ini sulit mendapatlan pengemudi truk yang profesional.
"Hampir 100 persen sopir truk adalah alumni kenek yang tidak memiliki skill yang cukup baik untuk mengemudikan truk angkutan barang.***