Network
"Dan ternyata ada beberapa mata anggaran yang kemarin itu tidak perlu dikeluarkan. Misalnya anggaran untuk sosialisasi, dukungan vaksinasi yang semuanya sudah berjalan. Sosialisasi kan sekarang tidak perlu datang, dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata sekarang sudah langsung dikirim dari perusahaan sehingga anggaran itu tidak dibutuhkan lagi," jelasnya.
Meski begitu, Ganjar menegaskan tetap harus dilakukan percepatan. Jika ada mata anggaran yang tidak terpakai, dia meminta agar segera dialihkan untuk hal yang diperlukan.
Poin kedua adalah tentang bantuan social atau bansos. Ganjar Pranowo meminta seluruh Bupati - Walikota memastikan bantuan yang harus diterima rakyat, segera dicairkan.
"Maka saya minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi. Apakah bansis, bantuan sosial tunai, PKH dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi, agar bisa selesai lebih cepat. Termasuk bantuan untuk UKM," tegasnya.
Disisi lain, Gajar Pranowo juga meminta bupati - wali kota membuat call center agar memudahkan masyarakat bertanya. Hal itu penting agar kalau ada masyarakat yang kelewatan, bisa segera dibackup. Call center tersebut juga bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya. Ada yang ingin konsultasi dan laporan lainnya.
"Kami dari Pemprov juga sudah menyiapkan hitung-hitungannya. Nanti kalau ada masyarakat yang belum dapat bantuan dari pusat, kabupaten atau desa, disinilah tugas Pemprov. Jadi kami menjadi penjaga gawang terakhir untuk membantu mereka," pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, progres serapan anggaran Covid-19 di Jawa Tengah progresnya terus meningkat. Dari 15,65 persen pada 22 Juli, naik jadi 17,28 persen pada 24 Juli.
"Sampai pagi ini terus bergerak, dan progresnya sekarang sudah naik di angka 17,78 persen. Sudah ada anggaran Rp50,43 miliar yang terserap sampai hari ini. Kondisi ini akan bergerak terus karena beberapa kegiatan sudah dilakukan," jelasnya.***
