PORTAL PEKALONGAN - Muncul isu Ganjar Pranowo dilarang ke luar Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan atau PDIP. Benarkah isu pelarangan itu?
Gubernur Jateng dua periode itu memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait isu pelarangan dirinya ke luar daerah.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Menurut dia bukannya dilarang ke luar daerah, melainkan wajib berkoordinasi.
“Nggak, nggak dilarang,” tegas Ganjar, dilansir dari siaran pers yang diterima Portalpekalongan.com, Minggu 24 Juli 2022.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tetapkan UMK Jawa Tengah Tahun 2022, dari Rp1,8 Juta hingga Rp2,8 Juta
Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri perayaan Hari Anak Nasional 2022 di Kawasan Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23/ Juli 2022.
Acara itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Ganjar menjelaskan, kebijakan dari partainya itu bukan larangan.
“Untuk berkoordinasi saja. Karena pasti saya akan ditugaskan untuk konsentrasi mengurus Jawa Tengah,” tegasnya.
Ganjar mengatakan, aturan tersebut harus dihormati. Dia juga sepakat harus ada koordinasi antarpengurus partai di daerah. Politisi PDIP itu kembali menegaskan, tidak ada pelarangan pada kader.
“Tentu kita harus menghormati aturan itu dan saya kira betul, tapi kalau dilarang enggak kok,” tuturnya.
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Bakal Jadi Capres Usungan Nasdem
Mantan anggota DPR RI itu mengatakan bahwa dirinya selalu ijin. Terutama ketika dirinya harus keluar kota.
“Biasanya kalau saya pergi saya ijin, nggakpapa,” tandasnya.
Sebelumnya, muncul kabar PDIP melarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke luar kota. Sekjen PDI Pernuangan Hasto Kristiyanto pun telah mengklarifikasinya.
"PDI Perjuangan mendorong setiap kader, baik yang di struktur partai, legislatif partai, maupun eksekutif partai, untuk bergerak ke bawah, memperkuat wilayah kerja politiknya dengan membantu rakyat dan mengejar prestasi hingga menciptakan legacy," ujarnya.
Baca Juga: Penutupan Halaqah MUI, Ganjar Pranowo Sampaikan Terima Kasih kepeda Ulama, Ini Alasannya…
Hasto menjelaskan, sejak 2010, telah dibuat kebijakan pentingnya kerja sama horizontal dan vertikal antarkader partai. Kerja sama yang dimaksud yakni setiap kader belajar tentang keberhasilan satu sama lain.***