Network
Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan regulasi yang ada dimana rumah ibadah tidak boleh digunakan untuk politik praktis yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang di dalamnya juga tegas melarang kampanye dilakukan di rumah ibadah.
Ketentuan itu termuat pada Pasal 280 huruf h UU Pemilu, dimana; pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" jelas Kakanwil.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Sabtu 14 Januari 2023, Saksikan Hati Sang Bidadari Hingga Jangan Bercerai Bunda
Selain membahas kebijakan masjid tidak untuk ajang politik praktis, Kakanwil Kemenag Jateng menyatakan bahwa sentral dari aktivitas umat Islam adalah masjid.
Sehingga masjid harus dikelola dengan benar.
Saat ini pihaknya sedang mencermati fenomena masjid banyak yang beralih pengelola.
"kita boleh memiliki banyak pandangan tentang agama yang ideal, namun jika kita kembali kepada basicnya sesungguhnya beragama yang moderat itu akan membawa agama untuk tetap tampil dalam wajahnya yang asli," tegas Musta’in.
Selain jajaran pengurus PW DMI, hadir pula dalam audiensi tersebut Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Afief Mundzir dan Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Jateng , Zainal fatah.
Kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Tengah, Prof Ahmad Rofiq dan jajaran dijelaskan bahwa Kanwil Kemenag Jateng selama tahun 2022 telah memberikan bantuan terhadap 43 masjid di Jawa Tengah dan 9 mushola serta bantuan terhadap organisasi masyarakat yang ada di Jawa Tengah.
Baca Juga: Siap Pecahkan Rekor MURI, Kemenag Kabupaten Banjarnegara Adakan Senam Sehat Moderasi Beragama
