Network
PORTAL PEKALONGAN - Rakyat Indonesia adalah mayoritas Islam. Maka dengarkan baik-baik nasihat Kiai Fadholal Musyaffa', Pimpinan Pondok Pesantren Fadhlun Fadhlan (PPFF), Mijen, Semarang.
Menurut dia seluruh warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus strong, harus kuat, tidak boleh lembek menghadapi gempuran dari apapun, dari kelompok manapun, dan dari arah manapun.
"Indonesia harus memiliki arah yang jelas. Muslim jangan lembek. Arah negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim ini harus mencerminkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, baik dalam berpolitik, berbirokrasi, dan mengelola negara," nasihat DR KH Fadlolan Musyaffa’ Lc MA dalam acara Ngopi Bareng Asrul Sani, Wakil Ketua DPR RI, di Pondok Pesantren Fadhlun Fadhlan Mijen, Semarang, Selasa, 24 Januari 2023.
Baca Juga: Vitinho Tiba di Semarang, Calon Pemain Asing Baru PSIS
KH Fadlolan Musyaffa’ adalah sosok Kyai muda NU dari Grobogan Jawa Tengah yang lahir 7 April 1970 dari pasangan, KH Musyaffa’ dan Nyai Hj Sumaryatin.
Alumnus Universitas Al-Azhar Mesir ini adalah murid kesayangan ulama besar KH Maemoen Zubair.
Fadhlolan kecil juga menimba ilmu agama dan kenegaraan dari ayahanda, KH Musyaffa’, dilanjutkan ke Kyai Wahid Zuhdi dan murid Prof Dr Sayed Muhammad Al Maliki (Syech Maliki Saudi).
"Citra Islam yang rahmatan lil alamin ini harus tercermin di tengah hingar bingar Pemilu 2024. Tujuannya jelas, agar Pemilu 2024 berlangsung sukses serta menghasilkan para pemimpin yang amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," harapnya.
Baca Juga: Habib Luthfi: Pentingnya Masuk Kamar Mandi dengan Melangkahkan Kaki Kiri Terlebih Dahulu
Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng ini menegaskan, bahwa mengamalkan syariat Islam merupakan kewajiban (amal al-syariah).
"Dan boleh dilakukan dengan TERANG-TERANGAN sebagai siar agama. Berbeda dengan formalitas terapan syariah (tathbiq al-syariah) yang bila diterapkan tidak cocok untuk NKRI."
Kiai Fadlolan juga menyinggung fenomena menguatnya opini larangan politik identitas.
"Yang namanya politik praktis itu mesti tidak ada yang lepas dari identitas dan bahkan ideologi. Jadi sangat aneh jika ada yang menggalang opini untuk melarang politik identitas," tegasnya.
Baca Juga: Tata Cara Mandi Rasulullah SAW, Bagus untuk Menjaga Kesehatan
Dia mencotohan PDIP tidak bisa lepas dari identitas tokoh Soekarno.
Sekira dilepas identitas tersebut maka PDIP akan tidak menarik lagi bagi rakyat.
Demikian pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu identik dengan Gus Dur, NU, bahkan ideologi agama Islam.
Bila dilepas dari identitasnya maka PKB cenderung akan ditinggalkan konstituennya.
Begitupula partai lain.
"Namun bila ada larangan politik identitas, itu tidak fair dalam beropini politik," tandasnya.
Dia menambahkan, tahun 2023 sudah ditandai menguatnya suhu politik.
Baca Juga: Citroen E-C3 Siap Ramaikan Pasar Otomotif India, Jadi Penantang Wuling Air EV, Cek Spesifikasinya!
Menurut Kiai Fadholan, suhu ini eskalasinya akan terus memanas ketika memasuki 2024.
Saat dimulainya kontestasi Pemilu 2024 yang akan menjadi ajang pemilu serentak, mulai Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu DPD RI, Pemilihan Gubernur (Pilgub) hingga Pilkada Kabupaten dan Kota.
"Peran ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting dan sangat dibutuhkan untuk berperan sebagai dinamisator dan pengayom masyarakat."***
