Network
PORTAL PEKALONGAN - SEMARANG - Sebentar lagi tahun 2045. Artinya 21 tahun lagi bangsa Indonesia akan memasuki satu abad kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa dan negara ini adalah hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia, baik pelajar, santri, petani, pedagang, tokoh agama, pemuda, laki-laki dan juga kaum perempuan. Hal itu ditegaskan disampaikan Ketua BKOW Provinsi Jateng, sekaligus Ketua Panitia Kongres, Hj Nawal Arafah Yasin, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Perempuan Nasional 2023, di Auditorium Prof Soedarto Undip, Kamis, 24 Agustus 2023 pagi tadi.
Kongres Perempuan Nasional diikuti 1000 peserta dari 24 provinsi di Indonesia.
"Ada Cut Nyak Dien dari Aceh, Martha Crhistina Tiahahu dari Maluku, RA Kartini dari Jepara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Maria Walanda Marawis dari Minahasa, Laksamana Malahayi dari Aceh, Fatmawati Soekarno dari Bengkulu, Nyai Ageng Serang dari Purwodadi, Ande Deppu Maraddia Balanipa dari Polewali Mandar dan banyak lagi perempuan-perempuan yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengorbankan kemapanan, harta, keluarga, dan nyawa untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," jelasnya.
Pertanyaanya sekarang, apakah setelah hampir satu abad Indonesia Merdeka, perempuan–perempuan di seluruh negeri tercinta ini sudah mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, dan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia?
"Sulit bagi kita semua untuk menerima sebuah pernyataan bahwa perempuan-perempuan di seluruh penjuru negeri sudah memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, sudah menempati posisi yang strategis dalam kemimpinan nasional dan daerah. Karena pengalaman hidup kita sebagai perempuan dari usia anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia memberikan fakta-fakta yang berbeda dan membantah pernyataan tersebut."
beragam masalah masih membelit perempuan Indonesia. Kemiskinan, pendidikan rendah, pekerjaan tanpa upah, beban ganda, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan perempuan, stereotipe, gizi, akses terhadap kepemilikan tanah, dan masalah perempuan dengan kedaulatan pangan masih terus terjadi di Indonesia.
"Begitu pula masalah-masalah hak asasi manusia ini yang menghambat, menghalangi dan membatasi kepemimpinan perempuan di Indonesia baik di nasional, provinsi, kabupaten/kota dan di desa," ujarnya.
