PORTAL PEKALONGAN - Menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak diskusi perwakilan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Jawa Tengah dari unsur pakar, pekerja dan pengusaha.
Diskusi membahas penetapan UMP Provinsi Jawa Tengah itu berlangsung selama satu jam di rumah dinas gubernur, Kamis 10 Novemver 2022.
Dalam diskusi itu Ganjar banyak menerima dan mendengarkan masukan baik dari buruh maupun pengusaha. Keduanya masih punya pandangan masing-masing terkait dasar penetapan UMP.
Baca Juga: Kirab Obor Api Abadi Mrapen Grobogan dan Pawai Santri Nusantara Awali Pospenas IX 2022
“Intinya di tengah situasi yang belum seratus persen baik untuk seluruh perusahaan, maka dialog seperti ini menjadi penting agar saling memahami kondisi masing-masing agar keputusan upah itu betul-betul merepresentasikan kesepakatan,” kata Ganjar.
Dilansir Portalpekalongan.com dari siaran pers, Jumat 11 November 2022, diskusi itu dilakukan Ganjar untuk memberi masukan kepada pemerintah pusat, sebelum pengumuman UMP pada 21 November mendatang.
“Minimal secara konseptual saya usulkan, UMP naik sekian di pusat dan diberikan catatan ini bisa diberlakukan kepada perusahaan dalam hal perusahaan yang seperti ini maka wajib mengikuti,” ujarnya.
Baca Juga: Momen Hari Pahlawan, Bertempur Tidak Hanya Niat Tapi Strategi Jitu Perjuangan Bermutu
Ganjar mengaku lebih setuju dengan kebijakan upah sektoral. Sehingga, penetapan upah bisa disesuaikan pada kondisi per industrinya.
Ruang diskusi ini, kata Ganjar, masih akan dibuka untuk menampung masukan dan formula baru terkait penetapan upah. Agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat sebagai pertimbangan.
“Saya titipkan untuk diskusi lagi untuk mendekatkan formula-formula yang ada. Sehingga kondisi ini menjadi catatan sosiologis di Jawa Tengah yang merepresentasikan keputusan untuk kita usulkan ke pusat,” tuturnya.
Frans Kongi, Ketua Apindo Jateng yang hadir dalam forum tersebut mengapresiasi Ganjar yang terus membuka ruang diskusi.
“Oh iya positif, bagus, jadi meeting of mind juga. Kita harapkan supaya nanti ada satu kesamaan,” ujarnya.
Baca Juga: Rumah Kebangsaan Cipayung, Ruang Diskusi Lintas Profesi
Frans menyebut, para pengusaha memilih PP No 36 tahun 2021 sebagai dasar penetapan upah.
“Tapi kita perusahaan di Jawa Tengah komitmen, pasti ada kenaikan upah. Tapi berapa kita belum tahu, kita tunggu angka dari Badan Pusat Statistik,” tandasnya.
Sementara itu, buruh dari KSPSI yakni Wahyu Rahadi senang bisa menyampaikan pendapatnya dari perwakilan Solo Raya langsung ke Ganjar. Sebagai buruh, kata Wahyu, mereka merasa dimanusiakan.
“Kita merasa diuwongke sih sebenarnya ya. semuanya pasti bisa dibicarakan dan penting bagi kami untuk kemudian menyampaikan juga apa yang ada di lapangan,” katanya.
Baca Juga: Subari, Pahlawan Sejati Masa Kini Luas Hati dan Luhur Budinya
Wahyu berharap Ganjar sebagai pemerintah bisa melihat lebih arif. Khususnya terkait kondisi tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Terlepas dari posisi Ganjar sebagai gubernur adalah pelaksana undang-undang.
“Saya kira ini menjadi sangat penting ya. saya juga mendukung kalau kemudian Pak Ganjar mau menghidupkan kembali upah sektoral, karena diskusinya nanti lebih asyik,” tegasnya.***