Soal Pelaporan Harta Kekayaan, Ganjar Pranowo Diminta KPK Beri Motivasi Kepala Daerah Se-Indonesia

- 7 September 2021, 15:42 WIB
Ganjar Pranowo menjadi narasumber webinar bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" yang diselenggarakan KPK secara virtual, Selasa 7 September 2021. KPK secara virtual di Jakarta, Selasa 7 September 2021
Ganjar Pranowo menjadi narasumber webinar bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" yang diselenggarakan KPK secara virtual, Selasa 7 September 2021. KPK secara virtual di Jakarta, Selasa 7 September 2021 /Tangkapan layar webinar

PORTAL PEKALONGAN - Ganjar Pranowo dinilai berprestasi berhasil membawa Jawa Tengah sebagai Provinsi Terbaik dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Atas prestasi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ganjar Pranowo memberikan motivasi kepada ratusan kepala daerah se-Indonesia terkait pelaksanaan LHKPN.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun ditunjuk oleh KPK untuk menjadi narasumber webinar yang digelar secara daring dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia pada Selasa 7 September 2021.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Simak Aturan Baru Makan di Restoran

Webinar bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" itu diselenggarakan oleh KPK secara virtual di Jakarta, Selasa 7 September 2021.

Dalam webinar itu ada empat narasumber yang dihadirkan KPK. Selain Ganjar, ada juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN, Erick Thohir dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus.

"Para narasumber ini kami undang untuk berbagi pengalaman terkait LHKPN. Mereka ini memiliki prestasi yang bagus, jadi pantas kalau diundang. Pak Ganjar ini rekornya kalau kita hitung sangat banyak. Provinsi Jateng selalu mencapai kepatuhan LHKPN yang sempurna. Makanya pada kesempatan yang baik ini, kita ingin berbagi bagaimana cara melaporkan LHKPN yang tepat waktu dan akurat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Dalam paparannya, Ganjar mengatakan untuk menjadikan Jateng sebagai daerah yang melaporkan LHKPN secara tuntas dan tepat waktu bukanlah persoalan mudah. Awalnya, banyak pejabat yang ketakutan untuk mengisi LHKPN karena memang ada beberapa harta yang tidak jelas sumbernya.

"Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan. Ceritanya menarik, bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barang-barangnya," jelasnya.

Halaman:

Editor: Ali A

Sumber: Humas Pemprov Jateng


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x