Network
PORTAL PEKALONGAN – Badan Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah perlu ada revitalisasi atau ditata ulang agar dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat ekonomi syariah.
Terlebih masa berlaku pengurus Basyarnas MUI Jateng memang sudah kadaluwarsa atau berakhir, sehingga kondisinya bisa dibilang sudah mati suri.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) MUI Jateng H Eman Sulaeman MH di sela-sela acara Halaqah Ulama bertema “Prospek Arbitrase Syariah sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" di Hotel Pandanaran Semarang, Minggu 31 Oktober 2021.
Baca Juga: Tuntaskan Sengketa Ekonomi Syariah, Kiprah Basyarnas Sudah Ditunggu Masyarakat
Eman Sulaeman menjelaskan, perkembangan ekonomi syariah dewasa ini bukan sebatas teori, tapi sudah berkembang pesat di ranah praktis, sesuai masalah kontemporer. Fikih muamalah misalnya sebagian sudah diadaptasi dan diadopsi menjadi fatwa Dewan Syariah Nasional.
Dalam tataran praktis, perkembangan ekonomi syariah maju pesat. Lembaga perbankan syariah dan bank konvensional membuka unit usaha syariah.
Belum lagi perkembangan pada bidang bisnis syariah nonbank. Pada praktiknya, ada banyak sengketa yang timbul dari kegiatan ini.
Baca Juga: Terus Memanas, Siapakah E-Commerce Terbaik Indonesia di 2021?
“Sesuai UU, kewenangan sengketa dapat diatasi oleh Pengadilan Agama. Namun, hakim tidak banyak yang memiliki keahlian cukup. Lalu para pihak mencari lembaga kredibel terkait, salah satunya Basyarnas,” kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang itu.
