Network
PORTAL PEKALONGAN - Masih terjadi tarik-ulur kapan Muktamar NU digekar, dimajukan atau dimundurkan. Adapun masa bakti kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatulr Ulama (PBNU) akan berakhir pada 25 Desember 2017.
Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul menegaskan, kepengurusan PBNU secara resmi akan berakhir pada 25 Desember 2021. Artinya, Muktamar NU harus digelar sebelum 25 Desember 2021.
“Sesuai hasil Munas Alim Ulama dan Konbes, Muktamar digelar tanggal 23-25 Desember 2021, sehingga masa kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu 1 Desember 2021.
Baca Juga: 27 PWNU Temui Rais Aam PBNU Sepakat Dukung Muktamar NU Digelar 17 Desember 2021
Sesuai Keputusan Munas dan Konbes, jika ada perkembangan pandemi Covid -19 yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Muktamar, maka penentuan kapan pelaksanaan diserahkan pada PBNU.
“Padahal pemerintah berencana menerapkan PPKM level III mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, sehingga Muktamar 23-25 Desember 2021 jelas tidak mungkin,” kata Gus Ipul.
Terkait hal itu, Rais Aam KH Miftachul Ahyar telah memerintahkan memajukan Muktamar pada 17 Desember 2021, sementara Ketua Umum lewat Sekjen PBNU menginginkan Muktamar dimundurkan pada akhir Januari 2022.
Baca Juga: Rais Aam PBNU Tetapkan Muktamar 17 Desember
“Jika PBNU gagal mengambil keputusan maka periode kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember 2021. Selanjutnya akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka yang diperintahkan Rais Aam harus jadi pedoman,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Wakil Sekjen PBNU Ishfah Abidal Aziz mengatakan, untuk memundurkan atau memajukan Muktamar maka diperlukan rapat gabungan yang harus dihadiri Rais Aam dan Ketua Umum.
Jika rapat gabungan tidak terjadi, maka Muktamar NU wajib digelar sebelum 25 Desember 2021. Selain itu, jika terjadi keadaan deadlock, maka Rais Aam memiliki hak untuk menentukan kapan Muktamar.
Baca Juga: CANGGIH! Media Sosial NU Chat Diluncurkan PBNU Hasil Kolaborasi dengan Supertext
“Di dalam AD/ART NU, kepemimpinan tertinggi adalah Syuriah yang dikomandani Rais Aam. Dalam keadaan tertentu, Rais Aam sesuai dengan kewenangannya sebagai pengendali kebijakan umum dapat mengambil keputusan demi keberlangsungan organisasi,” kata Ishfah Abidal Aziz.***
