Network
- GT Kalihurip Utama, dengan jumlah 45.317 kendaraan, naik sebesar 41% dari normal 2021 sebesar 31.968 kendaraan
Heru menambahkan hari ini H+5, Minggu, 8 Mei 2022, masih akan terjadi kenaikan lagi, mengingat Jasa Marga memang sudah memprediksi sejak awal, bahwa puncak arus balik akan terjadi pada hari ini.
Meski lonjakan volume di Jalan Tol Jakarta-Cikampek luar biasa, namun kondisi lalu lintas dapat dikendalikan. “Ini yang membedakan dari 2019” tutur Heru.
“Pada tahun 2019 untuk mengurai lalin sebesar ini dibutuhkan waktu hingga 24 jam untuk menguras kepadatan luar biasa yang terjadi di berbagai segmen Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” katanya.
“Tahun ini dengan perencanaan yang lebih matang, dan koordinasi yang jauh lebih intensif, relatif tidak terjadi kepadatan yang berarti di Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” jelasnya lagi.
Heru menambahkan bahwa Jalan Layang MBZ sepanjang 38 km yang saat ini digunakan, juga mendukung kelancaran perjalanan tahun ini. Pada tahun 2019 Jalan Layang MBZ masih dibangun.
Saat ini dengan adanya Jalan Layang MBZ menambah kapasitas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebesar 4 lajur untuk kedua arahnya. Hal ini menambah kapasitas Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting, dari 6 lajur dua arah, menjadi 10 lajur.
Heru menjelaskan terdapat dua kunci manajemen arus lalu lintas mudik tahun ini. Yang pertama adalah penggunaan teknologi terkini dalam bidang road transportation, sebagai “decision support system” yang mendukung keputusan pimpinan puncak di Kepolisian dan Jasa Marga dalam memutuskan penanganan volume lalu lintas yang jumlahnya luar biasa, dan yang kedua, koordinasi lintas sektoral yang sangat intensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif.
“Tiga bulan sebelum arus mudik, bahkan sebelum adanya keputusan pelonggaran perjalanan antar kota, kami bersama-sama dengan pemangku kepentingan sudah membahas intensif perencanaan arus mudik, dengan berbagai skenario, untuk mengantisipasi apapun kebijakan Pemerintah Pusat soal mudik”, tutur Heru.
Koordinasi ini dilakukan khususnya dengan Kepolisian/Korlantas, sebagai pemegang diskresi semua rekayasa lalu lintas, juga dengan semua pemangku kepentingan lain, seperti Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol, bahkan dengan dinas-dinas Provinsi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.
