Network
PORTAL PEKALONGAN - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong pemerintah agar mengalokasikan dana abadi pesantren sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Prof Dr Waryono Abdul Ghofur dalam "Halaqah Ulama Nusantara Menjaga Marwah Pesantren" di Hotel Ciputra Simpanglima Semarang, kemarin.
"Tahun 2022 ini tiga tahun UU Pesantren berjalan. Memasuki tahun keempat dalam praktiknya sangat sulit. Belum ada bedanya penganggaran untuk pesantren sebelum dan sesudah terbitnya UU Pesantren. Belum mencapai angka Rp 1 Triliun, baru sekitar Rp 940 Miliar. Pernah mencapai Rp 3 Triliun itu pun untuk penanggulangan Covid-19," ungkap Waryono, dilansir dari Portalpekalongan.com dari siaran pers, Sabtu 12 November 2022.
Baca Juga: Gus Baha: Dosa Zina Bakal Terampuni, Pezina Dapat Kunci Surga, dengan Baca Lafadz Dzikir Ini…..
Wahyono menyampaikan paparan berjudul "Manajemen Pengelolaan Pesantren Pasca UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren" dalam Halaqah Ulama Nusantara itu.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Prof Dr Imam Taufiq menjelaskan, halaqah tersebut merupakan kerja sama UIN Walisongo Semarang dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah.
Menghadirkan pembicara Prof Dr Waryono Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Falah Jekulo Kudus, KH Ahmad Badawi Basyir, Ketua Majelis Masyayih Dr KH Abdul Ghofarozin dan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr Nur Syam.
Baca Juga: Gus Baha: Dosa Zina Bakal Terampuni, Pezina Dapat Kunci Surga, dengan Baca Lafadz Dzikir Ini…..
Menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Prof Dr Waryono Abdul Ghofur, hingga sekarang dari sisi anggaran belum ada keberpihakan.
