"Akan tetapi nyatanya sudah ada 6 kota dan 4 provinsi sudah mau menyelenggarakannya. Belum lagi ada beberapa kabupaten memberikan subsidi angkutan umum yang sudah beroperasi," ungkapnya.
Kata kuncinya adalah komitmen politik ( political will) kepala daerah untuk mengalokasikan APBD membenahi transportasi umum di daerah masing-masing. Sikap Kepala Daerah di Jakarta memeperhatikan keberadaan transportasi umum sudah memberikan pelajaran berarti bagi kepala daerah yang lain. Setiap kampanye pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, transportasi umum sudah menjadi bahan atau materi kampanye.
Menyimak pendapat Aditya Dwi Laksana Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Transjakarta sangat memerlukan transformasi, mulai dari transformasi dalam hal mindset atau pola pikir, transformasi sumber daya manusia Transjakarta, hingga transformasi pelayanan dan operasional. Termasuk juga di dalamnya transformasi digital. Harapannya, supaya bisa melakukan transformasi di sektor transportasi BRT maupun non-BRT TransJakarta.
Di tengah upaya mencari dan mengembangkan bisnis tambahan pendapatan ( non fare box) selain pendapatan dari tarif penumpang, Transjakarta harus terus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan. Jalur busway harus steril dari kendaraan lain dalam upaya untuk menjamin kelancaran dan memastikan waktu tempuh lebih cepat ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.***