Network
PORTAL PEKALONGAN - Elektronic Road Pricing atau ERP menurut Djoko Setijowarno kebijakan yang tak lazim bagi masyarakat.
Kebijakan ERP belum populer sehingga banyak yang tidak menyetujui bahkan menolak untuk menerima kebijakan tersebut.
Menurut Djoko Setijowarno kebijakan tentang ERP perlu dikaji ulang mengingat masih terjadi pro dan kontra.
Baca Juga: Tiga Wilayah PWI Berkolaborasi Sukseskan HPN 2023 UKW Joglosemar
"Mungkin hanya yang peduli transportasi dan lingkungan saja yang setuju. Selebihnya akan menolak. Sehingga hanya gubernur yang tidak peduli pada popularitas saja yang berani melaksanakannya. Atau kalau nanti ada undang-undang yang mewajibkan gubernur untuk melaksanakan ERP di wilayah kerjanya," kata Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang kepada portal pekalongan, Selasa, 17 Januari 2023.
Dia menambahkan, tidak banyak kota yang menerapkan ERP, karena sulitnya mendapatkan dukungan politisi dan masyarakat.
Di Stockholm (Swedia) untuk menerapkan JBE atau ERP, mereka melakukan referendum untuk mendapatkan yes dari masyarakat.
Singapura bisa menerapkan JBE ataua ERP karena pemerintahnya sangat strong dan agak otoriter.
Dengan ERP, terdapat pilihan pengemudi untuk membayar dan menikmati perjalanan.
