Namun sayangnya, lanjut Azwar Anas, yang diusulkan dan yang terserap oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan tiap daerah hanya 400.000.
Ditambah 1 Juta Formasi
Untuk itu, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer tersebut, pada tahun 2024 akan ditambah lagi 1 juta lebih formasi.
Agar semuanya terserap, Azwar Anas pun berharap pemerintah daerah segera mengusulkan kebutuhan P3K, khususnya dari sektor pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor tersebut sedang jadi prioritas.
"Sekarang kita sedang ajukan 1 juta lebih formasi untuk tahun 2024. Tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan, tentu di banyak tempat, karena itu sedang kita siapkan opsi terbaik," jelas Anas.
Perihal penghapusan tenaga honorer atau nonaparatur sipil negara (ASN) itu sudah mulai digaungkan beberapa waktu lalu, yang sudah ditargetkan akan dilaksanakan pada 28 November 2023 mendatang.
Baca Juga: Wapres Larang Tempat Ibadah dan Pendidikan Jadi Lokasi Kampanye, Sebab Akan Terjadi Hal Seperti Ini
Apalagi sudah diperjelas dengan terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02.03/2022.
Bahkan berdasar pendataan, tenaga honorer ataupuan tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta, dan 1,8 juta di antaranya telah lengkap dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari berbagai pejabat pembina kepegawaian. ***