Network
PORTAL PEKALONGAN - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menderita batuk selama 4 minggu tak sembuh-sembuh akibat terpapar polusi udara Jakarta. Jokowi kemudian membuat kebijakan yang intinya mendorong sistem kerja hibrida WFO (Work From Ofice)-WFH (Work From Home) bagi perkantoran di Jabodetabek. Hal itu merupakan opsi cepat pemerintah dalam menangani kualitas udara Jakarta yang buruk selama sepekan terakhir.
Solusi dari Jokowi itu langsung dikritik oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurutnya penerapan sistem kerja hibrida bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara mencekik di Jakarta.
Hal yang sama juga diungkapkan Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Baca Juga: Semarang Jadi Kota Kedua di Indonesia yang Terapkan Sistem Ducting atau Kabel Fiber Optik Udara di Bawah Tanah
"Mengatasi polusi udara di perkotaan, tidak hanya Kota Jakarta, negara memiliki anggaran yang cukup. Cuma maukah menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian terkait. Selain Kota Jakarta, kota-kota lain di Indonesia juga mengalami masalah polusi udara, lantaran jumlah kendaraan pribadi meningkat pesat, sementara jumlah angkutan umum menyusut," jelas pakar transportasi Indonesia itu.
Lebih jauh Djoko Setijowarno menambahkan, bahwa buruknya kualitas udara perkotaan sudah berlangsung lama. Namun pemberitaan di media baru dirasakan masif dalam seminggu ini. Kualitas udara yang buruk jelas tidak memberikan kemanfaatan bagi kesehatan manusia.
Baca Juga: 20 Contoh Soal IPA Tema 2 Bagian 2 Kelas 6 SD MI Persiapan Penilaian Harian beserta Kunci Jawaban
Dampak polusi udara seperti gangguan sistem saraf pusat, kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronis, asma dan kerusakan fungsi paru-paru, sakit kepala dan kecemasan, iritasi mata, hidung dan tenggorokan, penyakit jantung, gangguan pada hati, limpa, darah, gangguan sistem reproduksi (WHO Global Air Quality Guidelines).
"Pencemaran udara di Jakarta biasanya meningkat saat kemarau pada Juni-Agustus 2023. Sumber polutan terbesar dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen). Isu transpportasi berkelanjutan sangat penting namun tidak dilakukan serius."
