Network
Data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, ada sekitar 25,5 juta kendaraan bermotor yang terdaftar beroperasi di DKI Jakarta.
Sebanyak 78 persen di antaranya merupakan sepeda motor.
"Sepeda motor menghasilkan beban beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi bensin dan solar, mobil penumpang, serta, bus. Efisiensi kendaraan sangat penting. Jadi, kalau naik bus, kontribusi pada CO2 akan lebih kecil dibandingkan sepeda motor dan mobil pribadi," ujarnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pusdiklat Kemenag Buka Lima Pelatihan Online
Mengutip data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2 (JUTPI-2) tahun 2018, total pergerakan di Jabodebatek 88,2 juta trip per hari, di dalam Jakarta ada 21,2 juta trip per hari (24,03 persen), commuter 6,4 juta trip per hari (7,26 persen), dan lainnya yang melintas di dalam sub urban sebanyak 60,6 juta trip per hari (68,71 persen). Dalam bermobilitas, sebanyak 15,1 persen menggunakan mobil pribadi, 72,65 persen sepeda motor dan sisanya 12,25 persen menggunakan angkutan umum (bus, kereta, ojek, taksi, dan bajaj).
"Kebijakan yang dimunculkan sepertinya berjalan sendiri-sendiri dan nantinya juga tidak berlangsung lama. Tidak berani mengungkap kebijakan ERP (electronic road pricing) di Kota Jakarta dapat menjadi kebijakan penting dan utama. Kebijakan ERP dirasa sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, termasuk membereskan polusi udara," tegasnya.
Baca Juga: Pastikan Penerapan SSm JI-QC, Karantina Pertanian Semarang Bersama BPK Tinjau Pelabihan Tanjung Emas
Demikian artikel mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menderita batuk selama 4 minggu tak sembuh-sembuh akibat terpapar polusi udara Jakarta. Jokowi kemudia membuat kebijakan yang intinya mendorong sistem kerja hibrida WFO (Work From Ofice)-WFH (Work From Home) bagi perkantoran di Jabodetabek. Hal itu merupakan opsi cepat pemerintah dalam menangani kualitas udara Jakarta yang buruk selama sepekan terakhir.
