Network
Empat Pilar
Dia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak oknum camat ataupun oknum kepala desa yang menjadi mafia tanah.
Apa yang dikatakannya itu, lanjut Hadi Tjahjanto, sudah terbukti pada kasus mafia tanah di Makassar, Sulawesi Selatan, dan oknumnya sudah tertangkap berkat kerja sama empat pilar, yakni pengadilan, kepolisian, pemerintah daerah, dan BPN.
Hadi Tjahjanto mengaku semangatnya untuk terus "menggebuk" mafia tanah tidak akan luntur.
"Oleh sebab itu, upaya-upaya (yang dilakukan -red) sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, jangan takut ketika memang itu adalah hak miliknya kemudian akan diserobot, segera laporkan ke kepolisian," kata dia.
Hadi Tjahjanto berharap, Gemapatas yang merupakan bagian dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) segera bisa dilaksanakan sehingga tujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat bisa tercapai.
Baca Juga: Edarkan 5.600 Butir Pil Warna Kuning Merk mf Diamankan Jajaran Satresnarkoba Polresta Banyumas
Selain itu, dengan adanya Gemapatas, dapat segera terealisasi kota lengkap, kabupaten lengkap, dan provinsi lengkap sehingga masyarakat merasa nyaman karena memiliki kepastian hukum, batas luas, dan sesuai alamat.
"Termasuk, kepastian hukum terhadap investor sehingga tenang menanamkan investasinya di Indonesia. Gemapatas ini untuk mengurangi atau membatasi gerak mafia tanah sehingga Indonesia akan bebas dari mafia tanah dan seluruh tanah di Indonesia semuanya terdata," tandasnya. ***
