PORTAL PEKALONGAN – Selama akhir tahun 2022 hingga awal Maret 2023 ini, cuaca ekstrem melanda hampir seluruh wilayah Jawa Tengah (Jateng). Akibatnya, banyak infrastruktur rusak, tanggul jebol, jalan penuh lubang bahkan hancur.
Aduan dari masyarakat yang masuk ke Pemprov Jateng pun jumlahnya ribuan. Bahkan menurut Gubernur Jateng Ganjar Pronowo, aduan yang diterimanya tak terbatas.
Menurutnya, setidaknya sejak 1 Januari-5 Maret 2023, sebanyak 2.801, kata Ganjar, aduan soal kerusakan jalan yang diterimanya lewat LaporGub sebanyak 1.358 jalan kabupaten/kota, 895 jalan desa/kelurahan, dan 548 jalan provinsi.
Untuk itu, Ganjar pun terus mendorong optimalisasi anggaran pemeliharaan untuk percepatan penanganan infrastruktur.
"Jangan sampai ada korban karena lambatnya penanganan," ujar Ganjar dalam Rapat Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan Serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas, di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu 8 Maret 2023.
Ganjar juga meminta semua pihak terkait untuk siaga sepanjang Maret ini.
"Kami tidak mau gambling, karena faktanya sampai hari ini masih ada cuaca ekstrem, banjir masih ada, dan itu menggenangi infrastruktur, rusak dan menghajar kondisi jalan," ujarnya.
Baca Juga: Penuh Lubang, Pati-Rembang Macet 12 Jam, Warga: Ini Mau Dijadikan Wisata Lubang Seribu atau Gimana?
Untuk mengatasi hal tersebut, Ganjar memerintahkan pihak terkait di daerah-daerah di Jateng untuk mengoptimalkan anggaran perbaikan jalan rusak.
"Mintakan seluruh biaya pemeliharaan, kalau perlu habiskan sekarang, karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang (di jalan)," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Ganjar mengundang pemangku tanggung jawab terkait dari rumpun Kementerian PUPR, antara lain Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jawa Tengah.
Baca Juga: Banjir di Kudus Makin Meluas, Warga Enam Desa Mengungsi, Ini Faktanya
Selain itu, bupati/wali kota juga diundang. Tampak di antaranya Wali Kota Semarang, Bupati Semarang, Bupati Kendal, Pj Bupati Brebes, dan perwakilan dari daerah yang jalan-jalannya rusak.
"Ini saya kumpulkan kawan-kawan dari pemda, untuk semua ada yang bisa merespons ini dengan masyarakat secara langsung," katanya.
Tak Bisa Langsung Selseai Semua
Ganjar juga mengungkapkan soal pentingnya pejabat di daerah-daerah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa perbaikan jalan rusak itu tidak bisa langsung selesai semuanya.
"Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung, nah ini kami kerjakan. Kami kerjakan dan progres pengerjaan itu rakyat harus tahu, publik harus tahu. Makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat," pintanya.
Baca Juga: Tinjau Jalur Pantura Timur yang Macet Parah, Ganjar Perintahkan Ini
Ganjar mengaku senang karena dalam rapat tersebut disampaikan banyak problem dan kendala soal penanganan infrastruktur.
Adapun yang berkaitan dengan anggaran, Ganjar mendorong agar pemkab/pemkot bisa mengoptimalkan anggaran darurat yang ada.
"Saya juga berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan kemarin ngobrol. Kami sedang menyiapkan membereskan apa juknisnya Inpres untuk infrastruktur ini, sehingga harapan kita ini bisa kita kejar, tapi rasa-rasanya ya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa disedot. Maka anggaran daruratlah yang bisa kita gunakan untuk membereskan persoalan ini," jelas Ganjar.
Untuk persoalan banjir, Ganjar mengimbau pemkab/pemkot memperhatian pengendalian tata ruang. Khususnya, di daerah tangkapan hujan atau catchment area, seperti di Pegunungan Muria dan Kendeng.
Dalam hal itu, Ganjar meminta dukungan masyarakat untuk turut menjaga lingkungan masing-masing agar tetap aman dan lestari.
"Kita beberapa kali reboisasi kok tidak berhasil ya, kayaknya mesti melibatkan masyarakat. Masyarakat ikut menerima manfaat, tetapi sekaligus menjaga. Ini yang penting," tandasnya. ***