PORTAL PEKALONGAN - PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, angkat bicara bahwa pandemi Covid 19 di Korea Utara berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) para warganya.
PBB angkat kaki langkah-langkah pencegahan pandemi Covid 19 di Korea Utara potensial menghancurkan HAM di negara itu.
Berikut alasan PBB angkat bicara demikian, bahwa pandemi Covid 19 berpotensi merusak HAM di Korea Utara.
Korea Utara adalah negara terisolasi yang baru mengonfirmasikan kasus pertama Covid 19 pada minggu lalu. Kurangnya fasilitas kesehatan, dukungan medis, dan angka nol vaksinasi membuat kekhawatiran dunia.
Juru bicara HAM PBB, Liz Throssell, mengatakan bahwa pembatasan baru di Korea Utara berpotensi menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi warga yang harus memenuhi kebutuhan dasar di negaranya.
Anak-anak, ibu menyusui, tunawisma, dan orang tua yang tinggal di daerah pedesaan akan terisolasi dan rentan terinfeksi.
Baca Juga: Korea Utara Kerahkan Kekuatan Milter untuk Tanggani Pandemi Covid 19
Begitu pun orang yang berada dalam tahanan, tinggal bersama dalam ruang terbatas bersama, pun akan rentan infeksi Covid 19. Malnutrisi sudah diketahui menyebar luas di tempat tahanan sebelum Covid 19 ada.
Negara ini pun belum mulai vaksinasi dan terbatas dalam kemampuan uji. Sehingga, jumlah yang benar terinfeksi dan meninggal dunia karena Covid 19 pun diragukan datanya.
Kantor HAM PBB mendesar Korea Utara berdiskusi dengan PBB terkait pembukaan saluran untuk dukungan kemanusiaan, termasuk obat-obatan dan vaksin.
Baca Juga: Berbeda dengan Negara Lain, Korea Utara Perangi Covid 19 dengan Obat Herbal, Bukan Vaksinasi
Selain itu, HAM PBB pun mendesak Korea Utara mengizinkan pekerja PBB memasuki wilayah tersebut guna membantu perang melawan pandemi Covid 19.
Demikian, PBB angkat bicara terkait pandemi Covid 19 di Korea Utara yang berpotensi merusak HAM.***