PORTAL PEKALONGAN - Terkait rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar aparatur dipil negara (ASN) tak harus kerja di kantor, ternyata begini maksudnya. Para ASN tersebut memang tidak berada di kantornya untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi mereka diminta mendatangi masyarakat, misalnya di balai RW, berdiskusi dan mengatasai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Begitulah yang dimaksud Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi, soal ASN tak harus bekerja di kantornya, tapi boleh bekerja di mana saja asalkan output dan outcome tiap ASN tercapai.
Pencapaian output dan outcome itulah yang kemudian akan menjadi ukuran, apakah ASN tersebut melakukan pekerjaannya atau tidak, dan jika outpun dan outcome tidak tercapai, tunjangan kerjanya bisa dikurangi.
Baca Juga: HEBOH! Eiger Label Made In China, Produk Abal-abal? Simak Penjelasan Perusahaan
Bahkan Eri menyatakan, pengurangan tunjangan kerja itu bisa dilakukan hingga 100 persen jika memang seorang ASN tidak menyelesaikan tugasnya sama sekali.
Dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin 1 Mei 2023, Eri mengatakan, rencana kerja yang akan dilakukan pada 2024 itu sebenarnya sudah dijalankan oleh jajaran ASN di Kota Surabaya.
Salah satunya, lanjut Eri, dilakukan pada pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang dilakukan di seluruh balai RW dengan mengedepankan digitalisasi.
Baca Juga: 4 Ajakan Jokowi kepada Pemangku Kepentingan soal Buruh pada Peringatan May Day 2023
"Sekarang masyarakat bisa merasakan digitalisasi, maksud saya pelayanan tidak harus ngantor itu, sekarang sudah ada pelayanan di balai RW. Jangan di kantor terus, kapan bertemu masyarakat?" ujarnya.
Dia mencontohkan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkim) bisa berdiskusi di bawah, tidak harus di kantor.
"Jalan-jalan ke bawah, sehingga terjalin komunikasi dengan masyarakat," jelas Eri.
Surabaya Smart City
Pada pelayanan di Balai RW, Eri Cahyadi meminta masyarakat untuk tidak khawatir akan kemampuan para ASN ataupun perangkat yang tersedia. Sebab, lanjutnya, Kota Pahlawan mengedepankan konsep Surabaya Smart City pada ranah digitalisasi telah menyediakan komputer di setiap balai RW.
Bahkan, menurutnya, para ASN telah dibekali dengan kemampuan digitalisasi melalui ponsel mereka masing-masing.
Baca Juga: May Day, Catatan Sejarah Kaum Buruh Perjuangkan Nasib dan Kesejahteraan
"Secara otomatis kalau ada masyarakat yang kesulitan maka datanglah ke Balai RW, sehingga ASN yang akan membantu karena semua itu dilakukan dengan cara digitalisasi, itu yang saya inginkan. Karena ASN tidak hanya di kantor, tetapi juga di balai RW lalu berdiskusi dengan masyarakat," ujarnya.
Sebab, menurutnya, ASN bisa bekerja di mana saja, terutama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar output dan outcome dapat tercapai.
Karena itu, Eri berharap setiap ASN bisa mengetahui persoalan warga dan bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut.
Baca Juga: Sejarah Hari Buruh di Indonesia, Sejak Kapan Mulai Jadi Hari Libur Nasional?
"Hadirnya pemerintah memang harus ke masyarakat, karena banyak masyarakat yang perlu diajak berdiskusi sehingga kita akan tahu permasalahan masyarakat secara langsung," ucap Cak Eri.
Meski begitu, dia tidak mempersoalkan apabila terdapat ASN yang menyelesaikan pekerjaanya dari rumahnya masing-masing.
Namun ia mengingatkan, tiap ASN harus menyelesaikan pekerjaan utama mereka, yakni hasilnya akan terlihat di output dan outcome mereka masing-masing.
"Boleh saja, ketika bekerja dia punya waktu, sekarang dia ada di balai RW karena ada pelayanan. Sampai pukul 14.00 WIB-15.00 WIB ternyata tidak ada orang yang ingin mengurus pelayanan atau habis pelayanan, maka dia bisa pergi ke tempat lainnya. Tetapi contoh, ketika ada yang meminta mengurus KTP, warga bisa menghubungi ASN, warga diminta kirim datanya, lalu dibantu ASN dan dikirim. Artinya, langsung diproses," jelasnya.
Tak Ada ASN Bisa Mengelabui
Eri pun memastikan, tidak akan ada ASN yang dapat mengelabui masyarakat. Sebab, setiap ASN memiliki capaian output dan outcome-nya sebagai pertanggungjawaban atas kinerja mereka masing-masing.
Unutk itu, dia pun berpesan, tidak ada pelayanan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam standard operational procedure (SOP).
"Sanksinya tunjangan kerja bisa dikurangi, bisa dikurangi sampai 100 persen kalau dia tidak memenuhi. Jadi, tidak mungkin ada ASN yang berani mengelabui. Saya juga mantan ASN, sehingga saya harus bisa mengubah itu, bagaimana ASN itu memiliki output dan outcome yang dinilai sehingga berhak menerima gaji dan tunjangan. Karena semua pelayanan dan perizinan, siapa pun yang mengerjakan itulah QPI atau indikator kinerja kualitas," ujarnya.
Eri juga mengungkapkan, soal wacana ASN bekerja dari mana saja, sistem tersebut dinilai hampir sama dengan sistem yang diterapkan oleh para Startup yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Contoh soal PAT IPA Biologi IPA Biologi Kelas 11 SMA MA dan Kunci Jawaban Part 3
Baca Juga: Arus Balik ke Wilayah Jabotabek Meningkat, Ini Kondisinya
"Iya, seperti Startup tapi ada ada output dan outcomenya. Contoh KTP dalam sehari harus selesai, KK sehari harus selesai. Nanti akan tahu di balai RW mana, petugasnya siapa. Kalau belum selesai terkena sanksi tunjangan kerjanya dikurangi," ujarnya.
Karena itu, menurutnya, tidak akan ada lagi masyarakat yang berpikiran bahwa ASN yang tidak bekerja tetap menerima gaji. Sebab, dia akan mengubah hal itu dengan melihat capaian output dan outcome setiap ASN.
"Itu pernah saya terapkan saat menjadi Kepala Disperkim, mereka tidak ada yang terlambat dalam memberikan proses perizinan. Jika terlambat maka berapa persen tunjangan akan dipotong karena saya tahu siapa saja yang bertugas. Maka saya terapkan ketika menjadi wali kota," tandasnya. ***