Network
Portal Pekalongan - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid menyebut bahwa saat ini Jepara Peringkat Pertama Covid-19 di Jateng.
Pernyataan Abdul Wachid ini berdasarkan dari Berdasar data Pemkab Jepara (corona.jepara.go.id), per Senin (21/6) malam, yang menggeser Kabupaten Kudus yang semuala pada posisi nomor satu di Jateng.
Atash al ini, Abdul Wachid, politisi dari Jepara ini berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan ingin instansi yang dipimpin Letjend TNI Ganip Warsito turun tangan menangani pandemi di Kota Ukir Jepara.
Baca Juga: Covid-19 Terus Bertambah, MUI Jateng Keluarkan Tausiyah, Ajak Takmir Masjid Perketat Prokes
Per Senin (21/6) malam, Jepara menempati urutan pertama di Jateng dengan 2.416 kasus aktif Covid-19. Sementara di Kabupaten Kudus, saat ini ada 1.951 kasus aktif
Bagi Abdul Wachid, lonjakan kasus positif ini sangat signifikan. Karena, pada Kamis (17/6), Jepara masih menempati posisi ketiga se-Jateng dengan 1.757 kasus positif Covid-19.
Atau jika dihitung dalam empat hari terakhir, ada lonjakan hampir 700 kasus positif baru di Jepara. Dan angka kematian karena Covid-19, rata-rata per hari lebih dari 15 orang. Bahkan pernah dalam sehari ada 24 warga Jepara yang meninggal dunia karena Covid-19.
"BNPB itu mitra kerja Komisi VIII. Saya terus berkoordinasi dan minta BNPB turun ke Jepara. Karena Jepara itu tetangga Kudus yang sebelumnya sudah ditemukan varian Delta asal India. Kalau Jepara tidak segera ditangani maksimal kita khawatir kondisinya lebih parah dari Kudus," kata Abdul Wachid dalam siaran tertulisnya, Selasa, (22/6).
Baca Juga: Lima Wartawan Terpapar Covid – 19, Amir Machmud Ajak Anggota PWI Jateng Disiplin Prokes dan Berdoa
Abdul Wachid merupakan anggota DPR dari Dapil Jateng II yang meliputi Jepara, Kudus dan Demak. Saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Abdul Wachid juga berkoordinasi dengan BNPB. Hingga akhirnya, Letjend Ganip Warsito turun ke Kota Kretek. Dan saat ini, angka penyebaran maupun kasus positif di Kudus bisa ditekan.
Abdul Wachid berharap, keterlibatan aktif BNPB termasuk juga jajaran Pemprov Jateng, Kodam IV/Diponegoro maupun Polda Jateng dalam penanganan kasus Covid-19 di Jepara juga signifikan untuk menekan penyebaran dan kasus positif.
Abdul Wachid berkeyakinan jika kasus positif Covid-19 di Jepara lebih banyak dari yang dilaporkan. Sebab di lapangan, pihaknya menerima laporan jika banyak warga yang mengalami gejala mirip Covid-19 namun tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Warga hanya mengkonsumsi obat dari warung atau apotek. Dan mereka tetap beraktivitas seperti biasa.
"Upaya penanganan di Kudus bagus karena angka kasus bisa ditekan. Ini bisa diterapkan di Jepara. Kalau tidak, Pemkab Jepara bisa kewalahan jika trend kasus terus naik padahal kapasitas rumah sakit, sarana prasarana lain hingga SDM juga terbatas," jelas Abdul Wachid.
Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara, Muh Ali mengatakan pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran pandemi di Jepara. Perusahaan besar khususnya di kawasan Jepara bagian selatan sudah diinstruksikan untuk memperkuat prokes dan menerapkan tes antigen mandiri untuk pekerjanya. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan mengisolasi pekerjanya yang positif Covid-19.
Rumah sakit pemerintah juga diminta menyediakan minimal 50 persen kapasitas tempat tidur, khusus pasien Covid-19. Untuk SDM juga terus ditambah dengan cara merekrut tenaga kesehatan khusus menangani pasien Covid-19.
"Kebutuhan kita sekitar 70 - 80 petugas kesehatan. Saat ini ada 32 orang, sisanya kita rekrut secepatnya. Kita mengapresiasi jika ada banyak pihak yang ikut membantu penanganan Covid-19 di Jepara," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng sekaligus anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengritisi kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo. Dia berharap ada kebijakan signifikan dari Ganjar untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Hal itu berbeda dengan tahap awal dulu yang ditekankan program di rumah saja. "Saat ini RS sudah pada pasang tenda, tapi tidak ada kebijakan yang konkret. Paling cuma sambil gowes dan ketemu masyarakat terus menegur. Dorong seluruh kepala daerah fokus dan Gubernur memberikan dukungan riil,'' kataya.
Menurut Yudi, PPKM Mikro ini berbasis kewilayahan. Sehingga peran kepala daerah di kabupaten/kota dan gubernur sebenarnya signifikan untuk bisa menekan penyebaran Covid-19. ***
