Network
PORTAL PEKALONGAN - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah mengirimkan surat kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terkait permohonan dukungan penyediaan tempat istirahat yang memadai bagi pengemudi bus pariwisata di tempat-tempat wisata.
Surat tertanggal 11 Novembr 2021 yang ditandatangani Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono itu mengungkapkan hasil investigasi KNKT terkait beberapa insiden kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan bus pariwisata, diidentifikasi faktor penyebab kecelakaan dipicu oleh kelelahan pengemudi yang menyebabkan terjadinya penurunan kewaspadaan akibat mikrosleep.
Sebelumnya, KNKT juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Pariwisata tertanggal 15 Juni 2017, namun belum ada tanggapan dan tindak lanjutnya hingga sekarang.
Baca Juga: Hasil Drawing Babak 10 Besar Liga 3 Jawa Tengah: Dua Tim Pekalongan Saling Bertemu
Sementara itu, hasil penelusuran lebih lanjut oleh KNKT menemukan bahwa tempat destinasi wisata maupun hotel belum menyediakan tempat istirahat yang memadai bagi pengemudi kendaraan pariwisata sebagaimana imbauan KNKT.
Seperti diketahui belakangan ini telah terjadi beberapa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus umum, seperti kecelakan bus Rosalisa Indah di Purbalingga, bus Tiban Inten di Tol Cipali, bus Sang Engon di Tol Jatingaleh, dan mobil Isuzu Elf di Tol Cipali.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mendukung upaya KNKT meminta dukungan kepada Menteri Pariwisata untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai bagi pengemudi. Bahkan bukan hanya bagi pengemudi bus pariwisata di tempat-tempat wisata, tetapi juga perlu disediakan di setiap tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area di sepanjang jalan tol.
"Ketersediaan tempat istirahat yang nyaman merupakan cara untuk mengantisipasi kelelahan pengemudi angkutan umum baik yang mengangkut penumpang maupun barang," ujar Djoko Setijowarno melalui siaran pers yang diterima Portalpekalongan.com, Selasa 16 Oktober 2021.
Untuk itu, menurut dia, Menparekraf dapat membuat aturan untuk mewajibkan setiap lokasi wisata menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi kendaran pariwisata.
Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat memasukkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum paling lama 8 jam sehari; (3) pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam; dan (4) dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 jam.
Baca Juga: Jadwal Acara MNC TV Selasa 16 November 2021, Ada Daihatsu Indonesia Masters hingga Uang Kaget Lagi
Djoko menyoroti dari beberapa penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah bus umum, KNKT melihat sejumlah permasalahan saat ini, seperti tidak diatur ketentuan mengenai waktu libur bagi pengemudi, tidak dibedakan mengenai waktu mengemudi malam hari dan siang hari, tidak diatur ketentuan mengenai tempat istirahat bagi pengemudi, tidak diatur tentang hak pengemudi selama libur, masih salah mempersepsikan istilah waktu kerja dan waktu mengemudi, dan tidak adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap aturan waktu kerja pengemudi.
Djoko menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 77), disebutkan (1) setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, (2) waktu kerja (a) 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau (b) 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu; dan (3) ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Atas dasar amanat UU Ketenagakerjaan tersebut, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur mengenai waktu kerja dan waktu kerja lembur serta upah kerja lembur (khusus) di sektor usaha atau pekerjaan tertentu sejauh ini baru ada 3, yakni (a) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu; (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum padaDaerah Operasi Tertentu; dan (c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-11/Men/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu.
"Pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraannya, disebabkan terdapat masalah teknis pada sistem kendaraan atau faktor sarana. Kemudian pengemudi tidak bisa beradaptasi dengan teknologi kendaraan atau human interface machine atau faktor manusia, dan penurunan situation awareness pada pengemudi akibat lelah atau fatigue," ujar akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang itu.
Djoko menambahkan, pengemudi tidak mampu memahami kondisi jalan dan lingkungannya yang disebabkan jalan yang tidak regulating road (di bawah standar), jalan yang kurang informatif (self explaining road)/minim rambu), dan penurunan situation awareness pada pengemudi akibat lelah (fatigue).
Selain itu, lanjut Djoko, kecelakaan kendaraan bermotor dapat juga dipicu oleh pengemudi tidak mampu memahami gerakan pengguna jalan lain, disebabkan salah persepsi, kecerobohan/pelanggaran lalu lintas, dan penurunan situation awareness pada pengemudi akibat Lelah.
Djoko pun memaparkan, terdapat empat kegiatan yang tercakup di dalam situasional awareness, yaitu persepsi atau mengamati, memahami secara komprehensif, memproyeksikan apa yang terjadi ke depan, dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Menurut dia, perlu didiskusikan terkait memperhatikan ketentuan pengaturan waktu kerja bagi pengemudi baik yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 maupun oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 karena ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Pertama, terkait waktu kerja pengemudi angkutan umum, ketentuan mana yang harus ditaati di antara kedua UU dimaksud.
Kedua, jika mengacu kepada UU Ketenagakerjaan maksimal waktu kerja adalah 8 jam sehari untuk 5 hari waktu kerja dalam seminggu. Ketiga, pada ketentuan waktu kerja bagi pengemudi angkutan umum tidak dijelaskan siapa yang menjalankan fungsi pengawasan, apakah lembaga yang bertanggung jawab di bidang transportasi ataukah tenaga kerja.
Keempat, pada UU Nomor 13 Tahun 2003 masih terbuka peluang untuk mengatur waktu kerja dan waktu istirahat secara tersendiri (khusus) pekerjaan yang memiliki karakteristik khusus, termasuk di dalamnya adalah pengemudi angkutan umum.
Diharapkan sejumlah poin penting yang disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno itu bisa memberi masukan bagi Menparekraf Sandiaga Uno dalam merespons permintaan KNKT agar penyediaan tempat istirahat yang memadai bagi pengemudi bus pariwisata di tempat-tempat wisata, juga di rest area sepanjang jalan tol.***
