Network
PORTAL PEKALONGAN - Perlu Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi angkutan Over Dimension and Over Load atau ODOL.
Hal itu diungkapkan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata kepada redaksi Portal Pekalongan, Minggu, 18 Desember 2022.
"Angkutan melanggar dimensi dan muatan yang biasa disebut over dimension and over load atau ODOL sudah membudaya di Indonesia. Jika akan mengubahnya harus melalui tahapan dengan program yang komprehensif serta konsisten penerapannya. Diperlukan Instruksi Presiden atau Inpres untuk menuntaskannya. Ini tidak cukup bisa diselesaikan di tingkat Kementerian Perhubungan (apalagi cuma Ditjenhubdat)," katanya.
Baca Juga: Antara Istri dan Ibu, Ustadz Abdul Somad: Akan Berjumpa Pada Satu Titik
Djoko Setijowarno yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini, pembenahan harus mulai dari hulu hingga hilir.
"Harus ada kebijakan komprehensif dan diterapkan secara konsisten. Tidak cukup bisa diselesaikan di Kementerian Perhubungan, apalagi cuma Direktorat Jenderal Perhubungan Darat."
Sebab, lanjut Djoko Setijowarno, cukup banyak kementerian dan lembaga yang terkait dengan angkutan ODOL.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Korlantas Polri juga tidak akan sanggup menangani ODOL.
Baca Juga: Jatuhkan Talak Melalui Perantara, Ustadz Abdul Somad: Itu Tidak Gentleman
"Sistem logistik nasional masih banyak masalah. Perlu keikutsertaan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Bappenas, Kepolisian, dan TNI," tegasnya.
