Network
Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Festival Paduan Suara Nasional
Segenap elemen masyarakyat hendaknya tidak ragu ketika pemerintah mulai berinisiatif memperbaiki tata kelola ragam SDA. Perubahan zaman dengan segala tuntutannya harus dijadikan momentum untuk memulai hilirisasi industri bahan tambang agar nilai tambah dari semua SDA itu diproses di dalam negeri. Hilirisasi memungkinkan Indonesia memproduksi aneka barang kebutuhan, yang sudah barang tentu akan menciptakan banyak lapangan kerja.
Pekerjaan besar generasi terkini dan generasi yang akan datang adalah membangun sistem dan sub-sistem yang mumpuni agar SDA seperti nikel, bauksit, tembaga hingga timah bisa teringetrasi untuk kemudian memampukan Indonesia memproduksi aneka barang jadi atau setengah jadi. Sistem dan proses yang demikian pasti memberikan nilai tambah maksimal rakyat Indonesia.
Sebagaimana telah disimak bersama, pemerintah telah memulai langkah-langkah pembaruan tata kelola SDA. Setelah berhasil menguasai porsi saham mayoritas sebesar 51,23 persen pada PT Freeport Indonesia di tahun 2018, upaya memaksimalisasi pemanfaatan SDA terus berlanjut. Terhitung sejak Januari 2020, Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. Larangan itu ditetapkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Menyusul kemudian adalah larangan ekspor bijih bauksit sebagai langkah awal mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Pemerintah telah membuat pernyataan resmi bagi larangan ekspor bijih bauksit selepas paruh pertama tahun 2023. "Mulai Juni 2023, pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit," ujar Presiden Joko Widodo pada pekan ketiga Desember 2022.
Sebelumnya, pemerintah juga telah berhasil mengambilalih ladang minyak blok Rokan dan Blok Mahakam, setelah puluhan tahun pengelolaannya dikendalikan perusahaan asing. Tak berhenti sampai di situ, Pemerintah pun telah memastikan pembaruan tata kelola SDA akan berlanjut.
Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Pewarta Warga Gunakan Media Sosial untuk Promosikan Pariwisata dan UMKM
Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tatimbhun 2022 di Jakarta pada Akhir November 2022, Presiden Joko Widodo mendorong semua jajaran pemerintah untuk terus melakukan hilirisasi atas bahan tambang milik Indonesia. Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja. Selain Nikel dan bauksit, Pemerintah pun tengah mempertimbangkan penghentian ekspor tembaga.
Menag, harus tumbuh keberanian untuk berhenti ekspor bahan mentah. Orientasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA harus beralih dan berfokus pada pencarian nilai tambah yang multiplier effect-nya menghadirkan manfaat bagi lebih banyak orang.
Tahun-tahun ketika Indonesia fokus ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, nilai perolehannya hanya sekitar 1,1 miliar dolar AS. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor bahan mentah, nilai perolehan ekspor nikel tahun 2021 melompat 18 kali lipat, menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp 300 Triliun lebih.
