Network
Herik justru melihat sebuah keanehan apabila draf yang disusun bersama itu diklaim oleh kelompok lain.
“Dewan Pers harus terbuka dan bisa menyatukan draf perpres tersebut. IJTI siap mengawal rancangan Perpres Media Sustainability,” ujar Herik.
Sementara itu, Wens Manggut menambahkan, baginya yang penting dalam penyusunannya harus clear (jelas) mengatur mengenai fungsi dari lembaga yang akan menjalankan perpres itu. Lembaga tersebut juga harus bisa mengambil posisi dan hubungannya dengan Dewan Pers.
Baca Juga: Akhirnya, Ferdy Sambo Dijatuhi Hukuman Mati
Manggut tak sepakat dengan konsep remunerasi. Ia lebih melihat itu sebagai bagi hasil (sharing revenue) karena hal itu menunjukkan kinerja media dalam memproduksi konten berkualitas.
Ia menyarankan Dewan Pers mengirim surat ke presiden untuk memperjelas soal ini. Intinya kalau pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu, itu akan lebih mudah.
Yono menimpali, bila ada pihak yang bersikap eksklusif dan hanya mementingkan kelompoknya, itu berbahaya.
Baca Juga: Cegah Perdagangan Orang, Menkumham Akan Lakukan Langkah Ini
“Gerombolan yang eksklusif hanya mementingkan kelompoknya, itu tidak berkeadilan. Dewan Pers harus menjaga kemandirian dan keadilan,” paparnya.
