Network
PORTAL PEKALONGAN - Buntut dari unggahan di media sosial yang berisi tentang ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah terus berlanjut. Setelah banyak pihak memberikan reaksi, kali ini Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah juga mengambil tindakan resmi dengan melaporkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) AP Hasanuddin ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Nasrullah, di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Selasa 25 April 2023.
Adapun isi dari laporan tersebut adalah tentang dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian.
Baca Juga: Ancaman Peneliti BRIN Mendegradasi Keilmuan dan Merupakan Ujaran Kebencian
Laporan polisi tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 25 April 2023, dengan pelapor Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah.
Dalam keterangnnya, Nasrullah didampingi penasihat hukumnya, Sedek Bahta, menyatakan mau tidak mau harus mengambil langkah hukum tersebut agar peristiwa serupa yang dapat memantik perpecahan antarumat Islam itu tidak terulang lagi kelak di kemudian hari.
"Terlapornya AP Hasanuddin, untuk pengembangan penyelidikan kami serahkan kepada penyidik. Intinya, beberapa hari ini viral dan cukup menyakitkan bagi warga Muhammadiyah, sehingga mau tidak mau kami mengambil langkah hukum tersebut," kata Nasrullah.
Nasrullah mengungkapkan, komentar AP Hasanuddin di akun media sosial milik Thomas Djamaluddin yang juga peneliti BRIN, sangat tidak elok karena keduanya adalah aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: BRIN Diminta Tindak Tegas AP Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin, Keduanya Merusak Semangat Toleransi
Semua berawal dari unggahan Thomas Djamaluddin tentang perbedaan penetapan Idulfitri 1444 Hijriah yang memicu berbagai komentar dari para pengguna akun media sosial, termasuk AP Hasanuddin.
Namun komentar AP Hasanuddin diduga sebagai fitnah, pencemaran nama baik, dan bermuatan ujaran kebencian.
"Kami juga tidak tahu ada masalah apa, sedang libur Idulfitri tiba-tiba ada komentar seperti itu. Kami tidak ingin ada hal-hal itu terulang lagi, seperti menyudutkan, memfitnah, apalagi dilakukan oleh seseorang yang seperti itu, apalagi yang bersangkutan ASN," kata Nasrullah.
Bersikap Dewasa
Kuasa hukum PP Muhammadiyah, Sedek Bahta mengatakan, laporan tersebut dilakukan sebagai wujud bersikap dewasa dalam berdemokrasi dan bernegara.
Dia memastikan langkah hukum tersebut sudah mendapat restu dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang telah mengimbau agar warga Muhammadiyah tidak terprovokasi oleh komentar AP Hasanuddin tersebut.
"Bahwa laporan ini tidak akan dimarahi, karena laporan ini menunjukkan bahwa kami dewasa, matang dalam bernegara dan berdemokrasi. Pak Haedar memberikan semacam sebuah wejangan atau anjuran itu bahwa jangan sampai di luar tindakan hukum seperti main hakim sendiri," jelas Sedek.
Baca Juga: H+2 Lebaran, 40.000 Penumpang Kereta Api Tiba di Jakarta, PT KAI Siapkan Fasilitas Tambahan
Selain di Bareskrim Polri, sejumlah warga Muhammadiyah melakukan pelaporan secara serentak di wilayah hukum masing-masing. Selasa siang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga melaporkan hal serupa ke Polda Metro Jaya.
Berdasarkan informasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah, laporan terhadap peneliti BRIN itu juga dilayangkan oleh warga Muhammadiyah di wilayah Jombang, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, dan Yogyakarta.
LBH PP Muhammadiyah juga melayangkan pengaduan masyarakat ke Bareskrim Polri dengan terlapor Thomas Djamaluddin dan AP Hananuddin.
Unggahan Thomas Djamaluddin terkait perbedaan penetapan Idulfitri antara pemerintah dan Muhammadiyah memantik beragam komentar, salah satunya komentar AP Hasanuddin yang menyinggung warga Muhammadiyah.***
