Network
PORTAL PEKALONGAN - Kebijakan subsidi mobil listrik dan subsidi motor listrik dalam kebijakan insentif kendaraan listrik yang digulirkan pemerintah tidak tepat sasaran. Kebijakan insentif kendaraan listrik yakni berupa subsidi motor listrik dan subsidi mobil listrik itu lebih tepat jika sasarannya adalah masyarakat 3T dan P.
Hal itu ditegaskan Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyatakan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik, subsidi motor listrik dan subsidi mobil listrik, harus dievaluasi. Sebab, menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang kebijakan insentif Kendaraan Listrik yang berupa subsidi motor listrik dan subsidi mobil listrik tidak tepat sasaran.
"Tujuan pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik sepertinya lebih untuk menolong industri sepeda motor dan mobil listrik yang sudah telanjur berinvestasi dan berproduksi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat kecil, sehingga perlu diberikan insentif," ujarnya.
Baca Juga: Buruan Daftar! Pendaftaran BPI Luar Negeri Diperpanjang Hingga 15 Juni 2023
Namun, jika dicermati, lanjut dia, program insentif kendaraan listrik ini memang tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki.
"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat."
Baca Juga: Segera Ditutup, Ayo Daftar Beasiswa Djitu, Khusus untuk Perempuan
