Network
PORTAL PEKALONGAN - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menderita batuk selama 4 minggu tak sembuh-sembuh akibat terpapar polusi udara Jakarta. Jokowi kemudian membuat kebijakan yang intinya mendorong sistem kerja hibrida WFO (Work From Ofice)-WFH (Work From Home) bagi perkantoran di Jabodetabek. Hal itu merupakan opsi cepat pemerintah dalam menangani kualitas udara Jakarta yang buruk selama sepekan terakhir.
Solusi dari Jokowi itu langsung dikritik oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurutnya penerapan sistem kerja hibrida bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara mencekik di Jakarta.
Hal yang sama juga diungkapkan Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Baca Juga: Semarang Jadi Kota Kedua di Indonesia yang Terapkan Sistem Ducting atau Kabel Fiber Optik Udara di Bawah Tanah
"Mengatasi polusi udara di perkotaan, tidak hanya Kota Jakarta, negara memiliki anggaran yang cukup. Cuma maukah menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian terkait. Selain Kota Jakarta, kota-kota lain di Indonesia juga mengalami masalah polusi udara, lantaran jumlah kendaraan pribadi meningkat pesat, sementara jumlah angkutan umum menyusut," jelas pakar transportasi Indonesia itu.
Lebih jauh Djoko Setijowarno menambahkan, bahwa buruknya kualitas udara perkotaan sudah berlangsung lama. Namun pemberitaan di media baru dirasakan masif dalam seminggu ini. Kualitas udara yang buruk jelas tidak memberikan kemanfaatan bagi kesehatan manusia.
Baca Juga: 20 Contoh Soal IPA Tema 2 Bagian 2 Kelas 6 SD MI Persiapan Penilaian Harian beserta Kunci Jawaban
Dampak polusi udara seperti gangguan sistem saraf pusat, kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronis, asma dan kerusakan fungsi paru-paru, sakit kepala dan kecemasan, iritasi mata, hidung dan tenggorokan, penyakit jantung, gangguan pada hati, limpa, darah, gangguan sistem reproduksi (WHO Global Air Quality Guidelines).
"Pencemaran udara di Jakarta biasanya meningkat saat kemarau pada Juni-Agustus 2023. Sumber polutan terbesar dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen). Isu transpportasi berkelanjutan sangat penting namun tidak dilakukan serius."
Data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, ada sekitar 25,5 juta kendaraan bermotor yang terdaftar beroperasi di DKI Jakarta.
Sebanyak 78 persen di antaranya merupakan sepeda motor.
"Sepeda motor menghasilkan beban beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi bensin dan solar, mobil penumpang, serta, bus. Efisiensi kendaraan sangat penting. Jadi, kalau naik bus, kontribusi pada CO2 akan lebih kecil dibandingkan sepeda motor dan mobil pribadi," ujarnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pusdiklat Kemenag Buka Lima Pelatihan Online
Mengutip data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2 (JUTPI-2) tahun 2018, total pergerakan di Jabodebatek 88,2 juta trip per hari, di dalam Jakarta ada 21,2 juta trip per hari (24,03 persen), commuter 6,4 juta trip per hari (7,26 persen), dan lainnya yang melintas di dalam sub urban sebanyak 60,6 juta trip per hari (68,71 persen). Dalam bermobilitas, sebanyak 15,1 persen menggunakan mobil pribadi, 72,65 persen sepeda motor dan sisanya 12,25 persen menggunakan angkutan umum (bus, kereta, ojek, taksi, dan bajaj).
"Kebijakan yang dimunculkan sepertinya berjalan sendiri-sendiri dan nantinya juga tidak berlangsung lama. Tidak berani mengungkap kebijakan ERP (electronic road pricing) di Kota Jakarta dapat menjadi kebijakan penting dan utama. Kebijakan ERP dirasa sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, termasuk membereskan polusi udara," tegasnya.
Baca Juga: Pastikan Penerapan SSm JI-QC, Karantina Pertanian Semarang Bersama BPK Tinjau Pelabihan Tanjung Emas
Demikian artikel mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menderita batuk selama 4 minggu tak sembuh-sembuh akibat terpapar polusi udara Jakarta. Jokowi kemudia membuat kebijakan yang intinya mendorong sistem kerja hibrida WFO (Work From Ofice)-WFH (Work From Home) bagi perkantoran di Jabodetabek. Hal itu merupakan opsi cepat pemerintah dalam menangani kualitas udara Jakarta yang buruk selama sepekan terakhir.
Namun kebijakan Jokowi itu langsung dikritik pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dan Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.***
