Network
Kongres perempuan Jawa Tengah 2019 juga sudah merekomendasikan hal-hal seperti pekerjaan yang layak bagi perempuan, ketahanan pangan, serta perempuan dan fundamentalisme agama yang berpotensi memecah bangsa.
Perjuangan gerakan perempuan lintas suku, etnis, agama, profesi dan pilihan politik tak berhenti bahkan setelah reformasi 1998.
Perubahan politik pemerintahan pasca reformasi yang lebih terbuka, desentralis, demokratis serta melindungi kebebasan bersuara dan berserikat telah melahirkan 3 (tiga) peluang yang melahirkan perubahan.
Pertama, peluang memperkuat konsolidasi agenda bersama gerakan perempuan, kedua peluang melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dan ketiga peluang kerja kolaborasi dengan pemerintah, pemimpin nasional dan daerah serta dunia usaha dalam memajukan HAM perempuan.
Tahun 2024, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif/parlemen nasional, kepala daerah dan anggota legislatif/parlemen daerah.
Momentum ini harus digunakan untuk mempromosikan pentingnya visi dan agenda pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka serta kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mengakhiri ketidakadilan gender di Indonesia. Perempuan dituntut kembali berjuang untuk pemenuhan hak-haknya.
Baca Juga: Update Kasus Peredaran Senjata Api Ilegal, Polisi: 10 Tersangka, Satu Residivis dalam Kasus Sama
Berdasarkan hal itulah maka Nawal menambahkan bahwa Kongres Perempuan Nasional 2023 sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mengkonsolidasikan suara dan agenda bersama gerakan perempuan di berbagai sektor untuk memperkuat pelaksanaan janji konstitusi dalam visi pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan berbagai kalangan dalam penyelenggaraan kongres kali ini.
