Network
PORTAL PEKALONGAN - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus selesai agar dapat segera memberikan manfaat.
"Kereta cepat adalah masa depan transportasi di Indonesia, meski menuai kontroversi," ungkap Djoko Setijowarno, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu.
Pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang itu mengungkapkan, sejarah dan peradaban transportasi di Indonesia ditandai dengan hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Armada Angkutan Perintis, Djoko Setijowarno: Libatkan BUMN dan Perusahaan Swasta
Menurut dia, pro dan kontra atas pembangunan perkeretaapian di Indonesia tidak hanya terjadi sekarang, namun juga terjadi pada masa Kolonial Pemerintah Hindia Belanda ketika akan membangun perkeretapian di Pulau Jawa, 150 tahun yang lalu atau pertengahan abad ke-19).
Dari catatan sejarah, terjadi perdebatan yang cukup lama di kalangan akademisi dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda baik yang berada di Indonesia maupun di Belanda (lebih 25 tahun) sebelum memutuskan pencangkulan pertama pada 17 Juli 1864 di Semarang. Terlebih sebelumnya sudah terbangun Jalan Raya Pos ( De Grote Postweg) sepanjang 1.000 kilometer (621 mil) di Jawa yang membentang dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, Herman Willem Daendels (1808-1811).
Demikian pula halnya pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jabodetebek terjadi pro dan kontra. Perdebatan itu tidak terjadi Indonesia, namun juga di banyak negara. Mungkin hanya di Negara China tidak terjadi pro dan kontra, karena sistem politik negaranya tidak memberikan ruang diskusi berkepanjangan.
Baca Juga: Fatalitas Tabrak Belakang Truk Bisa Dihindari, Simak Penjelasan Pakar Transportasi Djoko Setijowarno
Apalagi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang prosesnya begitu cepat tanpa perencanaan yang matang. Tentunya pasti akan semakin memperuncing perdebatan itu. Biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun atau membengkak Rp 27,09 triliun. Agar tidak terlalu besar pembengkakan, perlu upaya untuk menguranginya, misalnya penggunaan SDM dapat menggunakan SDM PT KAI yang sudah ada. Namun masih perlu dilakukan pelatihan khusus menyangkut operasional dan perawatan kereta cepat.
