Network
Karena itu, idealnya, seorang DPS selain memahami tugas pokok dan fungsinya untuk menjamin kepatuhan syariah, juga memahami dengan baik mitigasi risiko. Jika perlu ia memiliki kompetensi dan lulus sertifikasi manajemen risiko, setidaknya level satu. Saya yakin, ini sudah difikirkan atau bahkan direncanakan oleh DSN-MUI.
Jika komisaris sebuah LKS, maka ia tidak dibenarkan menjadi komisaris di LKS lainnya, sementara DPS, yang lebih diposisikan sebagai “kepanjangan tangan” DSN-MUI, maka masih ditoleransi untuk bisa menjadi DPS pada empat LKS.
Baca Juga: Timnas Indonesia Sukses Libas Brunei Telak 6-0, Simak Catatan Evaluasi Shin Tae-yong
Tentu pihak industri juga diharapkan memahami apa yang menjadi kepatutan bagaimana seorang DPS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kata para leluhur Jawa “jer basuki mowo beo”. Dalam konteks inilah, seperti disampaikan oleh Ning Nyimas Rohmah, OJK diharapkan dapat merumuskan rambu-rambu tentang remunerasi dan kepatutan yang layak kepada para DPS.
Selamat ber-Ijtima’ Sanawy, semoga DSN-MUI mampu menghasilkan rumusan yang terbaik, dan mampu merevitalisasikan LKS di negeri ini, syukur dapat memenuhi kepatutan. Selamat kepada OJK dan DSN-MUI. Allah a’lam bi sh-shawab.
*) Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Ketua Yayasan Dana Muslim (YDM) Jawa Tengah, Wakil Ketua Harian Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, Ketua Bidang Pendidikan DP Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Ketua II Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Direktur LPH-LPPOM-MUI Jawa Tengah, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Jawa Tengah, Guru Besar UIN Walisongo Semarang, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Rumah Sakit Islam-Sultan Agung Semarang, Anggota DPS BPRS Bina Finansia Semarang, dan Ketua DPS BPRS Kedung Arto Semarang.***
