Network
PORTALPEKALONGAN.COM - SEMARANG - Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 semakin dekat, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji, MSi mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.
Tak hanya itu, Ahmad Darodji juga mengingatkan masyarakat agar tidak golput pada penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Jangan Golput dan jangan takut berbeda pilihan, yang penting semua pihak harus saling menghargai pilih masing-masing, menjaga persatuan dan kesatuan. Pemilu adalah pesta demokrasi melalui mekanisme lima tahunan," kata Darodji saat dialog interaktif program “Ulama Menyapa” MUI Jawa Tengah, di TVKU, yanag dipandu Myra Azzahra, Senin (27/11/2023).
Baca Juga: Banyak Hoax Soal Aktivitas Terkini Gunung Slamet, PVMBG Himbau Ini
Lebih lanjut, Darodji juga menegaskan bahwa MUI Jateng juga memiliki kontribusi atau peran aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024.
Ada beberapa kontribusi yang turut ditunjukkan yakni penyelenggaraan empat kali seminar bertema pemilu damai.
Di antara seminar itu ada empat topik yang diusung, masing-masing yakni:
1) Pemilu adalah Pesta, Bukan Petaka
2) Menemukan Pemimpin yang Baik
3) Janji Pemilu adalah Utang dan topik
4) Kemenanagan Pemilu adalah Kemenangan Bersama
Tak hanya itu, rencananya, MUI Jateng juga akan turut menyelenggarakan khutbah Jumat serentak di 35 masjid dengan tema "Urgensi Pemilu Damai" sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak golput jelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Segini Alokasi Dana Transfer Umum Pemerintah Pusat untuk Pemkot Semarang
Sementara itu, naskah khutbah nantinya akan dicetak dalam bahasa Indonesia dan Jawa.
Dalam acara itu, Darodji juga memberikan cara tentang menentukan pilihan di antara banyak calon serta memberikan kiat yakni dengan membaca track record diantara pasangan itu yg paling cocok.
Kemudian saat ditanya terkait perlunya istikharah dalam menentukan pilihan yang baik, kata Darodji, sebagai pilihan yang bagus meminta kepada Gusti Allah untuk memilihkan yang terbaik.
Dia juga ditanya terkait serangan fajar yang sering terjadi menjelang Pemilu 2024 dan hukum mengenai uang yang diterima tetapi tidak memilih orang yang diminta.
"Setiap pemilu, pilkada, pilkades, selalu ada kejadian seperti itu. Maka untuk menuju ke TPS, kita penting untuk membaca basmalah dan diawali salat istikharah," tegasnya.
Menurut Darodji, pemberian amplop seperti itu hukumnya haram bagi penerima dan pemberi.
Namun apabila uang tersebut diterima dan kemudian diberikan untuk infak masjid, panti asuhan atau yang lain meski kurang baik, lanjutnya, tetapi dosanya lebih ringan daripada untuk diri sendiri.
Sementara itu, turut hadir pula dalam acara tersebut Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu dan Agung Kristiyanto, dari Badan Kesbangpol Jawa Tengah.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Kombes Pol Satake Bayu menegaskan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 22.746 personil Polri, didukung sekitar 5000 TNI.
Baca Juga: Antisipasi Kecurangan Pemilu 2024, Erry Sadewo dan Koh James Tandem Adakan Bimtek Saksi Partai Golkar
Kombes Pol Bayu juga mengungkapkan, pengamanan Pemilu 2024 sendiri telah dilakukan mulai 29 Oktober 2023 lalu hingga 30 Oktober 2024 mendatang.
Dalam prosedur pengamanan itu, kata Bayu, itu termasuk pengamanan Pemilu 2024 untuk VVIP.
Dia juga menyebut, pihaknya akan terus memetakan daerah yang dianggap rawan kerusuhan.
Langkah antisipasi itu meliputi ccoling systeem, pendekatan intens kepada tokoh masyarakat, memasifkan patroli cyber di dunia maya serta aktif memeringatkan atas berbagai ujaran kebencian di medsos.
Kemudian dalam menjawab penelpon, Bayu menegaskan, selama ini sinergitas stake holders, di Jawa Tengah, termasuk dengan MUI Jateng sangat bagus, sehingga Jawa Tengah tetap dalam suasana kondusif.
"Kita aktif bersama mengamankan Jawa Tengah. Termasuk kegiatan deklarasi pemilu damai, sangat membantu menciptakan kondusivitas keamanan," tegasnya.
Di sisi lain, Badan Kesbangpol Jawa Tengah juga mengungkapkan terkait dukungan untuk Pemilu 2024, di antaranya menggelar deklarasi pemilu damai, menegakkan dan menjaga netralitas ASN serta memperbanyak pendidikan politik kepada ormas, generasi muda, serta masyarakat luas.***
