PORTAL PEKALONGAN - Hacker dengan identitas Bjorka semakin membuat pemerintah Indonesia ketar-ketir. Bjorka selalu menebar ancaman untuk meretas data-data institusi dan lembaga negara.
Di antarnya, Bjorka mengklaim telah meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan, Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, klaim Bjorka ternyata bukan omong kosong. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengakui ada data Kominfo yang diretas Bjorka. Namun Johnny menyebut data yang dimiliki oleh peretas Bjorka adalah data umum, bukan rahasia.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," kata Menkominfo Johnny G Plate di istana kepresidenan Jakarta, Senin 12 September 2022 lalu.
Menanggapi hebohnya pemberitaan terkait ancaman hacker Bjorka terhadap institusi dan lembaga negara, Johnny G Plate mengaku telah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
"Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," ungkap Johnny, dilansir Portalpekalongan.com dari Antaranews.com, Rabu 14 September 2022.
Baca Juga: Bjorka Ungkap Dalang di Balik Kasus Pembunuh Munir, Ini Sosok Pembunuh Beserta Kronologi Kasusnya
Johnny juga menyebut akan dibentuk tim khusus yaitu "emergency response team" untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.
"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada 'emergency response team', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tambah Johnny.
Pada kesempatan itu, Johnny juga mengaku ada keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik.
"Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan 'sovereignity', kedaulatan kita, termasuk sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita saling 'mem-bully'. Jangan sampai," ungkap Johnny.
Ia berharap saat menghadapi serangan peretasan dapat dibangun kekuatan nasional dan bergotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk dalam ruang digital.
Baca Juga: Data Institusi dan Lembaga Negara Diduga Diretas Hacker Bjorka, Begini Respons Ketua MPR RI
"Bahaya dalam ruang digital tersebut adalah bentuknya tindakan kriminal digital. Ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat itu normal dalam demokrasi. Namun, saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, mari kita jaga kekompakan," tuturnya.
Menkominfo juga mengatakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panja Komisi 1 DPR dengan pemerintah.
"Kami sekarang tunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR, mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data," kata Johnny.
Terbaru, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter.
Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu provider telekomunikasi.***